by

Banyak Tanah Pemprov Belum Bersertifikat

beritakotaambon.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, mengaku, banyak tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku disejumlah lokasi, belum bersertifikasi.

Hal itu dia sampaikan usai menggelar rapat dengan Biro Pemerintah dan Aset Daerah serta Biro Hukum dan HAM Pemprov Maluku, yang membahas sejumlah aset milik pemprov yang belum bersertifikat, Jumat (20/8).

Sesuai data, terdapat 234 bidang tanah milik Pemprov Maluku yang belum bersertifikat. Sedangkan 130 bidang tanah lainnya telah bersertifikat, termasuk didalamnya 54 bidang tanah milik kementerian.

“Contohnya, lahan milik Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, semuanya kita bicarakan agar tidak terjadi pertentangan. Sehingga ada masukan dari Pengadilan Negeri, agar Pemda tidak salah bayar,” ungkapnya.

Baca juga: Kasus Irigasi Sariputih SP3

Karena itu, Komisi I DPRD Maluku, katanya, telah sepakat dengan Pemprov Maluku untuk lebih fokus pada aset daerah, terutama terkait dengan kepemilikan tanah tersebut. Sebab pemprov telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan ganti rugi tanah, namun masih ada yang komplain tentang kepemilikannya. Seperti kasus lahan RSUD dr. Haulussy.

Untuk tanah RSUD dr Haulussy, terangnya, Pemprov Maluku telah membayar ganti rugi kepada keluarga Tisera, sesuai dengan putusan Inkra yang dimiliki Tisera. Ternyata masih ada lagi sanggahan kepemilikan tanah RSUD itu dari Keluarga Alfons.

“Itu DPRD sudah melarang pemerintah, untuk tidak membayar sisa dana yang belum dilunasi, meskipun Pemda sudah membayar sebagian,” kata Rumra.

Hal yang sama juga tersebut untuk tanah Pemprov Maluku yang ada Desa Passo, yang sesuai hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), agar kepemilikannya dikembalikan kepada keluarga Sarimanella.(RHM)

Comment