by

Banyak Warga Belum Tersentuh JPS

Ambon, BKA- Ketua Tim II Covid-19 DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala, menilai, masih banyak masyarakat yang belum memperoleh bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Menkop UKM) bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

“Dari awal DPRD sudah mendorong Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UKM) dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku maupun kabupaten kota untuk bantuan JPS sebelumnya harus bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Dan kita lihat, upayah menjaring sebanyak-banyak masyarakat usaha kecil terdampak Covid-19, untuk mendapat bantuan itu sudah cukup maksimal. Namun masih ada masyarakat yang sama sekali belum tersentuh penyaluran JPS,” ujar Sangkala, kepada awak media di Kantor DPRD Maluku, Rabu(16/12).

Contohnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemenkop UKM kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) sebesar Rp 2.400.000. Karena kuota yang ditentukan Pemerintah Pusat bagi Provinsi Maluku belum mencapai target, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran pengajuan bantuan tersebut.

“Bahkan ada perpanjangan BLT UMKM sampai bulan Desember 2020. Jadi kita berharap, lewat perpanjangan itu sudah bisa meng-cover sebagian besar masyarakat Maluku, walaupun masih ada warga yang belum ter-cover. Mudah-mudahan dianggaran 2021 nanti, Pemerintah Pusat masih membuka ruang untuk meng-cover yang belum ter-cover. Tapi nanti kita juga akan melakukan evaluasi dari Tim Satgas Covid-19. Kita sudah putuskan, kalau kita akan lanjut untuk kemudian mengevaluasi bantuan JPS, khusus UMKM, apakah terdistribusi merata diseluruh kabupaten kota,” ucapnya.

Sama halnya dengan bantuan Kemensos, yang diharapkan penyalurannya dapat lebih efektif di lapangan. Seperti BLT lewat Dana Desa (DD), yang diharapkan dapat terus berlanjut bagi masyarakat.

Namun hal ini juga akan menjadi bahan evaluasi Tim II Covid-19 DPRD Maluku, dengan seluruh SKPD yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

“Tentunya kita masih merasakan bahwa masyarakat masih merasakan kekurangan disana-seni. Sehingga terkesan proses bantuan belum maksimal. JaDI dilakukan evaluasi, untuk kemudian diperbaiki dalam segi pelayanan, agar bantuan itu betul-betul diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (RHM)

Comment