by

Bapemperda Terima 7 Ranperda Eksekutif

Ambon, BKA- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ambon menerima usulan 7 rancangan peraturan daerah (ranperda) eksekutif dari Pemerintah Kota Ambon. Dari 7 ranperda tersebut, baru dimasukan judul-judul ranperda untuk nantinya dibahas pekan depan.

Hadir dalam rapat tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan, Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bagian Pemerintahan Kota Ambon, di ruang paripurna DPRD Belakang Soya, Selasa (26/1).

Anggota Bapemperda DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, tujuh ranperda usulan eksekutif pemerintah kota diantaranya, tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Pedoman dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Sekolah oleh Dinas Pendidikan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Ambon oleh DPMPTSP.

Kemudian usulan terkait Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan serta terkait Negeri dan Pembentukan BMD Pasar oleh Bagian Hukum. Termasuk salah satu usulan ranperda terkait Adaptasi Kebiasaan Baru Akibat Pandemi Covid-19 oleh Bgaian Hukum, yang mana dokumennya belum disampaikan ke Bapemperda.

“Beberapa catatan sudah disampaikan teman-teman Bapemperda, bahwa masing-masing OPD tidak hanya sekedar menyampaikan usulan judul saja. Tetapi diagendakan dalam pertemuan berikut. Bahwa mereka (OPD) juga harus punya konsep yang benar dan jelas untuk alasan atau maksud apa dalam menyampaikan usulan-usulan ranperda dimaksud,” tandas Laturiuw.

Politisi Gerindra ini menilai, lata belakang daripada usulan ranperda tersebut, patut dipertanyakan apakah mutlak merupakan perintah undang-undang atau karena kebutuhan pemerintah kota sendiri. Sebab, seluruh ranperda yang diusulkan harus disesuaikan dengan besaran anggaran yang dimiliki kota Ambon.
“Tadi sudah saya sampaikan, benar kita berbicara tentang 2021 itu penetapan anggaran sudah dilakukan. Tapi soal anggaran ini bisa kita belanjakan nanti di triwulan pertama itu, harus mendengarkan penjelasan dari masing-masing OPD pengusul. Karena kalau bicara 2021, itu Januari sampai Desember. Tapi bukan berarti uang itu sudah disediakan seluruhnya,” terang dia.

Ia menjelaskan, pada rapat berikut dengan masing-masing OPD pengusul, maka Bapemperda akan penjelasan terkait poin-poin penting dalam usulan ranperda tersebut. Termasuk mempertanyakan voting anggaran yang direncanakan untuk mendongkrak ranperda yang ada. Sehingga dapat diketahui, berapa besar anggaran yang dibutuhkan.
Dan seluruh ranperda yang ada, nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk dibagikan ke masing-masing komisi, guna melakukan pembahasan terhadap seluruh ranperda yang ada.

“Walaupun ada beberapa ranperda, kita berusaha untuk bisa menyelesaikan masing-masing komisi hanya satu ranperda dulu di masa sidang ini. Sementara usulan yang masuk kali ini dalam catatan yang terakomodir kepada kita, seperti yang telah saya jelaskan dari Bagian Hukum tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Dan kami akan lakukan rapat lanjutan terkait ramperda ini,” tutup Laturiuw. (UPE).

Comment