by

Bawaslu MBD Dinilai Timbang Pilih

Ambon, BKA- Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belakangan ini dipertanyakan. Sebab, dari berbagai pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada serentak di kabupaten MBD yang dilaporkan Tim Pemenang Paslon Bupati – Wakil Bupati, tidak tertangani secara merata.

Hal ini dianggap jelas pada gugatan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pilkada 2020 yang dilaporkan Tim Pemenangan paslon nomor urut 01, Nikolas Kilikily dan Desianus Orno beserta Tim Pemenangan Paslon nomor urut 02, Benyamin Th Noachdf dan Agustinus Kilikily.

Dimana dalam penyampaian gugatan kedua tim, ada pihak yang tidak memenuhi unsur formil dan materil, yakni Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02. Naasnya, dari persoalan tersebut Bawaslu kemudian memutuskan menindaklanjuti gugatan Tim pemenangan Paslon Nomor Urut 02.

Tim Pemenangan paslon 01, Isach Tiwery selaku pelapor menilai, ada upaya timbang pilih oleh Bawaslu MBD terhadap penanganan pelanggaran Pilkada. Bahkan secara tidak langsung kredibilitas Bawaslu MBD patut dipertanyakan.

Menurut dia, keraguan tersebut diperjelas pada kasus yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) MBD dengan nomor laporan 12/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 pada formulir Mode A.17 dan Nomor laporan 13/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020.
Yakni Tim Pemenangan telah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan dalam hal ini bukti-bukti otentik atas laporan tersebut. Bahkan diketahui pihak terlapor telah melalui tahapan pemeriksaan, dalam hal ini tahapan klarifikasi bersama dengan seluruh saksi yang terdaftar pada gugatan tersebut.

Akan tetapi, Gugatan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 tidak ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan, dengan alasan tidak cukup bukti memenuhi unsur formil dan imateril. Hal demikian pula diberlakukan sama pada gugatan keterlibatan Kadis Perhubungan Kabupaten MBD , Herdy Ubro dengan nomor laporan 15/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020.

” Berdasarkan hasil Bawaslu ke kami selaku pelapor Tim Paslon 01, kami menduga adanya ketidakadilan dalam penangan pelanggaran Pilkada di MBD. Jika dilihat dari gugatan yang dilalukan Tim Pemenangan Paslon 02, dimana pihak terlapor hingga saat ini diketahui belum pernah diminta kehadirannya oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), untuk memberikan keterangan atas dugaan tersebut. Namun Bawaslu telah menindaklanjuti gugatan oleh Tim Pemenangan 02,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Tiwery menegaskan, dari gugatan yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 02 atas nama Jonias Tawa, pihak terlapor tidak mengetahui sedikitpun persoalan tersebut. Padahal untuk memenuhi unsur formil dan materil, Bawaslu wajib melakukan panggilan terhadap terlapor untuk meminta keterangan sebelum gugatan ditetapkan dan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.
” Jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi, bagaimana mungkin gugatan dari Paslon 02 dapat ditindaklanjuti. Sementara gugatan kami ditolak, dengan alasan yang telah kami sebutkan tadi,” heran di.

Disebutkan, dari persoalan tersebut dapat dipastikan Bawaslu MBD tidak menerapkan keadilan. Bahkan diduga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar selaku. Sehingga pihaknya kecewa atas kebijakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten MBD. Yang dinilai tidak profesional dalam menerapkan hukum yang sebenarnya dalam proses Pilkada.

Dan selaku badan pengawasan yang memiliki legalitas oleh pemerintah dalam mewujudkan keadilan dalam proses Pilkada, Bawaslu terkesan berpihak kepada salah satu peserta calon.

“Entah apa yang mendasari tindakan Bawaslu ini pun kami tidak mengetahuinya. Namun dari persoalan tersebut, kami menduga adanya keberpihakan Bawaslu kepada salah satu pihak,” beber dia.

Tiwery menambahkan, dalam persoalan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan, pihaknya akan kembali melanjutkan ke DKPP. Karena menurutnya, gugatan yang dimiliki telah memenuhi unsur formil dan materil.

“Kami meminta keseriusan Kepolisian, baik tingkat Polres, Polda dan Polri serta Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Untuk mengevaluasi utusan dari masing-masing instansi yang terlibat dalam Gakkumdu Kabupaten MBD. Agar netralitas dalam menindak hukum sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” harap Tiwery. (BKA-4).

Comment