by

Bayar Angkot Pakai Barcode, Anos: Ini Kebijakan Tidak Populer

beritakotaambon.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk menerapkan sistem pembayaran angkutan kota (Angkot), dari sistem pembayaran tunai menjadi non tunai atau barcode, mendapat kritik Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias.

Menurut Anos, rencana Pemkot Ambon merupakan kebijakan yang tidak populer. Bahkan banyak penumpang dan sopir angkot yang tidak setuju.

“Saya sudah melakukan on the spot lapangan, sehingga saya menegaskan jika rencana kebijakan Pemerintah Kota Ambon itu tidak disetujui oleh penumpang maupun pengemudi angkot,” kata Anos, Kamis (28/10).

Baca juga: Dishub Jelaskan Aksi Mogok Sopir Angkot

Bahkan Anos mencurigai kalau kebijakan Pemkot Ambon itu akan menguntungkan pihak tertentu. “Ditakutkan ada upaya kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak bank tertentu maupun OJK,” ujarnya.

Untuk itu, dia akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku, untuk segera memanggil OJK, guna membahas kebijakan penggunaan barcode dalam transaksi pembayaran tarif angkot.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias

“Saya katakan ini kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang tidak populer. Bisa saja ada dugaan kerjasama dengan pihak bank tertentu, bahkan dengan OJK. Karena itu, secepatnya kita akan panggil OJK,” katanya.

Mestinya, terang Anos, Pemkot Ambon dapat mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, yakni, kebijakan yang memberi rasa nyaman dan keuntungan bagi rakyat.

“Kalau dengan menggunakan barcode, siapa yang untung dan siapa yang buntung. Ini bukan busway, ini hanya angkutan umum. Sehingga kebijakan ini perlu dikaji lagi,” tegasnya.

Trayek angkot di Kota Ambon, lanjutnya, sangat banyak dengan jarak yang bervariasi. Sehingga ditakutkan akan merugikan penumpang atau sopir angkot.

Baca juga: Pembayaran Angkot Lewat Kode QR Akan Disosialisasikan

“Apakah kebijakan penggunaan barcode sudah memasukan biaya dengan memperhitungkan jarak? Jangan sampai pembayaran tarif dengan menggunakan barcode, justru merugikan penumpang atau bahkan merugikan sopir angkutan,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta Walikota Ambon, Tichard Louhenapessy, untuk meninjau ulang kebijakan pemberlakuan pembayaran tarif angkot menggunakan barcode.

“Saya minta Walikota Ambon tinjau lagi penggunaan barcode dalam membayar jasa angkutan. Dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, mesti kebijakan pemerintah populis dengan memperhatikan kondisi masyarakat,” tutupnya. (RHM)

Comment