by

Belajar Tatap Muka Disesuaikan Keputusan Pemda

Ambon, BKA- Memasuki semester genap tahun pelajaran 2020/2021, poses belajar mengajar disesuaikan dengan keputusan masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda). Demikian ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)Provinsi Maluku, Insun Sangadji, Jumat (15/1).

Jika situasi dan kondisi memungkinkan, maka tetap melakukan belajar tatap muka. Jika tidak, maka tetap berlakukan pola belajar Daring, untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan sekolah.

Seperti di Provinsi Maluku, kata Sangadji, belajar tatap muka belum dilakukan di 11 Kabupaten/Kota. Karena diseuaikan dengan keputusan masing-masing pemerintah daerah. Misalnya, di Kota Ambon sendiri, masih tetap dilakukan belajar Daring, lantaran Pemerintah Kota Ambon belum mengijinkan belajar tatap muka.

“Karena harus pertimbangkan situasi dan kondisi terkait perkembangan Covid-19, menyebabkan, proses belajar di Kota Ambon masih tetap Daring, karena ijin tatap muka belum ada,” ungkap Sangadji.

Soal kesiapan fasilitas dan peralatan protokol kesehatan, katanya, memang hampri semua sekolah sudah siap. Namun harus tetap belajar tatap muka, karena harus seijin pemerintah setempat. Termasuk Satuan Pendidikan (SP) tingkat SMA sederajat yang berada di wilayah Kota Ambon.

“Jadi sekalipun sekolah sudah siap, belum menjamin langsung adanya belajar tatap muka. Karena penentuannya itu ada di Pemda. Sehingga kita sesuaikan saja, karena memang di Kota Ambon masih dalam zona orange. Untuk itu, perlu pertimbangan yang matang, jika mau melakukan tatap muka,” terangnya.

Kendati demikian, katanya, sebagai penanggungjawab lembaga pendidikan di Provinsi Maluku, pihaknya akan terus melakukan pengecekan kesiapan sekolah.
Pengecekan kesiapan itu dilakukan bukan saja untuk yang belum belajar tatap muka, tapi juga yang sudah membuka sekolah agar tetap mematuhi protokol kesehatan, guna menghindari penyebaran virus Covid-19.
“Pengecekan kesiapan-kesiapan sekolah itu penting untuk dilakukan, mengingat, meskipun di daerah tersebut tingkat penyebaran virus rendah, namun harus tetap mengedepankan protokol kesehatan, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menang), Menteri Kesehatan (menkes) dan menteri Dalam negeri (Mendagri), tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19,” pungkasnya. (LAM)

Comment