by

Belajar Tatap Muka Kewenangan Walikota

Ambon, BKA- Untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Ambon, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon. Sehingga untuk proses belajar tatap muka, menjadi kewenangan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, kepada wartawan di Balai Kota, Senin (23/11).

Menurutnya, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makariem telah mengizinkan seluruh sekolah di Indonesia diaktifkan disemua zona risiko Covid-19 pada awal Januari 2021.

Fahmi mengaku, izin dari Mentri tersebut berdasarkan kesepakatan antar 4 Menteri. Diantaranya, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Mentri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan.

“Kewenangan itu ada di kepala daerah, yang kedua apakah daerah yang bersangkutan sudah zona hijau atau belum,” tandas dia.

Dijelaskan, Kota bertajuk Manise ini masih berada dalam zona orange. Sehingga belum dapat dipastikan, sekolah di Ambon akan terapkan belajar tatap muka.

Fahmi juga menilai, bukan saja kewenangan ada pada Walikota Ambon, tetapi harus ada persetujuan dari orang tua murid. Sehingga, apabila, orangtua tidak mengizinkan anak untuk belajar di sekolah secara tatap muka, maka pihaknya tidak akan memaksa.

“Tindakan itu akan dikembalikan ke pak walikota, sebagai kepala daerah. Terus, harus ada juga orang tua. Kalau mereka tidak setuju, kita tidak paksa keadaan,” ujar dia.

Dituturkan, jika sekolah akan dibuka, takutnya para anak didik terpapar Covid-19. Untuk itu, para siswa lebih baik, melakukan proses belajar lewat daring.

“Konsekuensinya adalah anak-anak tetap belajar daring. Dan kalaupun yang tidak punya fasilitas tetap kita pakai sistem guru yang menjemput ke rumah masing-masing,” cetus dia.

Ditambahkan, walaupun Ambon akan masuk pada zona hijau, pihaknya belum dapat mengatifkan anak didik untuk belajar tatap muka di Sekolah. Sebab, semua keputusan hanya ada pada walikota dan orang tua murid.

“Selain juga dikembalikan ke kepala daerah yang bersangkutan, namun dari sisi teknisnya harus ada izin dari orang tua. Dan kalau orang tua tidak mau memberikan anaknya melakukan proses tatap muka maka tidak paksakan,” tutupnya. (BKA-1)

Comment