by

Bendahara Akui LPJ Fiktif

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda Neira, Ardian Junaedi, Cs, menghadirkan lima saksi memberatkan pada persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 3 Maluku Tengah (Malteng), di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (2/3).

Kelima saksi yang dihadirkan dalam kasus yang menyeret mantan Kepsek SMK tersebut sebagai terdakwa, Rahman La Jai, yaitu, Salima Latimen selaku bendahara sekolah, Anita Hairudin selaku Kepala Jurusan Perkapalan, Vamelia Talib selaku Asisten Jurusan Bidang Perawatan, Badrik Agat sebagai staf Administrasi dan Rasadi Hidaya sebagai kepala Tata Usaha (TU).

Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, dibantu Andi Adha dan Jefry S Sinaga sebagai Hakim Anggota.
Sedangkan terdakwa didampingi tim kuasa hukumnya Maad Patty, Yunan Takaendengan dan Fredik J. M. Movun.

“Jadi semua dana BOS, dalam perbuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dibuat fiktif, seakan-akan ada dibelanjakan pakai dana BOS, tapi faktanya memang tidak ada, yang mulia,” ungkap Bendahara Sekolah, Salima Latimen, ketika dicecar JPU Ardian Junaedi di sidang tersebut.

Saksi mengaku, menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2009 sampai 2019. Dirinya mengelola sebagian dana BOS, ada juga uang komite.
Dalam pengeloaan uang komite, jelasnya, dipakai juga untuk biaya operasional sekolah. Misalnya pembayaran listrik setiap tahun berjalan. Belanja ATK setiap tahun berjalan, hingga biaya air. “Semua itu bayar pakai uang komite. Namun dalam LPJ, dibuatkan pakai dana BOS, yang mulia,” beber saksi.

Jadi lanjut saksi, anggaran dana BOS sejak tahun 2015-2019 ini, sebagian besar dibuat fiktif oleh terdakwa. Sebagian juga dibelanjakan, namun lebih banyak menggunakan uang komite yang dipungut dari orangtua siswa.

“Pernah juga saya diminta untuk tandatangani kwitansi kosong. Itu semua saya lakukan karena dipaksa. Tapi memang harus diakui, bahwa pengadaan 20 unit komputer di sekolah itu realisasi. Karena komputer sebanyak 20 unit itu ada di sekolah,” tandasnya.
Sedangkan untuk keempat saksi lainnya, Kepala Jurusan Perkapalan Anita Hairudin, Asisten Jurusan Bidang Perawatan Vamelia Talib, Badrik Agat sebagai staf Administrasi dan Rasadi Hidaya sebagai TU, di hadapan majelis hakim mereka mengaku, memang program-program disetiap bidang di sekolah itu ada yang jalan. Namun mereka tidak tahu dana yang digunakan berasal dari mana, karena terdakwa tidak pernah transparan terhadap dewan guru soal pengelolaan dana BOS.
“Memang ada sebagian besar program-program di bidang kita masing-masing berjalan. Hanya saja, kami sama sekali tidak tahu sumber angarannya itu dapat darimana,” tandas ke empat saksi.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, hakim menunda sidang hingga 9 Maret, masih agenda pemeriksaan saksi.
JPU dalam berkas dakwaannya menyebut, pada tahun 2015-2019, pemerintah mengkucurkan dana BOS di SMK 3 Malteng di Banda Neira untuk dipergunakan sesuai juknis.
Namun, dalam fakta dilapangan, terdakwa tidak mengelola dana BOS tersebut sesuai dengan juknis. Melainkan melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam pengelolaan dana BOS tersebut, terdakwa membuat mark-up, pencairan fiktif, tandatangan palsu untuk pencairan gaji guru-guru honor.
Akibat dari perbuatan terdakwa, negara dirugikan sesuai bukti hitungan hasil audit BPKP Maluku, sebesar Rp 600 juta lebih.

Terdakwa didakwa melanggal pasal 2 dan pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 KUHP. (SAD).

Comment