by

Bendahara di Pusaran Korupsi ADD Rarat SBT

AMBON-BKA, Kasus dugaan korupsi ADD dan DD Rarat, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemungkinan besar akan mengisahkan babak baru.

Sumber jaksa kepada media ini mengatakan, kasus korupsi ADD dan DD Rarat, dari bukti-bukti yang dikantongi, diduga tidak hanya mengarah ke perbuatan terdakwa Muh.Yusuf Rumalean sendiri selaku penjabat kepala desa. Namun ada keterlibatan bendahara desa dalam pengelolaan dana ADD dan DD tersebut.

“Ada peran bendahara juga dalam kasus ini, ini sesuai bukti keterangan saksi-saksi di persidangan,” ujar sumber itu menolak namanya di beritakan, Rabu kemarin.

Menurutnya, sesuai pengakuan sejumlah saksi, bendahara desa Rarat terlibat dalam mengelola dan mengetahui besaran anggaran ADD dan DD tersebut.

Baca juga: Tutup di Kejati, Ulemlem Ancam Lapor Kasus Damkar ke KPK

“Sesuai pengakuan sejumlah saksi saat di sidang pengadilan tipikor Ambon mengaku, bendahara juga kelola uang, termasuk uang masuk keluar bendahara ketahui,” tandas sumber itu.

Terpisah, kuasa hukum terdakwa, Muh.Yusuf Rumalean, Ali Rumauw, mengatakan, jaksa penuntut umum harus berani mengusut kasus ini sampai tuntas. Artinya, selama ini dipersidangan, keterangan sejumlah saksi terkait keterlibatan bendahara desa Rarat sangat signifikan, bahkan, ada potensi keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus ini.

“Untuk itu, saya berharap JPU bisa membuktikan hal ini, karena, saksi bilang uang itu bendahara yang pegang, maka sudah tentu, uang masuk dan keluar itu bendahara ketahui,” tandas Ali singkat.

Sekedar tahu saja, Kepala Cabang Kejari SBT di Geser, Eckhart Palapia mengatakan, sejauh ini, kasus dugaan korupsi ADD dan DD Rarat, Tahun anggaran 2017,2018 dan 2019 yang menyeret terdakwa Muh.Yusuf Rumalean alias Ucu, sudah diperiksa sebanyak 12 saksi di persidangan Pengadilan tipikor Ambon, yang dipimpin hakim ketua Christina Tetelepta.

Menurutnya, dari bukti-bukti yang ada, ada indikasi, uang ini diketahui bukan hanya terdakwa sendiri, namun ada pihak lain.

“Karena itu, kita sementara dalami bukti-bukti dari keterangan saksi-saksi ini. Sudah 12 saksi yang diperiksa, masih kurang 5 saksi lagi. Nah, nanti sidang periksa saksi bendahara ini baru kita lihat. Karena indikasi keterangannya menonjol disitu,” tandas Palapia, Selasa (10/8).

Sebelumnya diberitakan, dalam dakwaan jaksa mengatakan, kasus ini terjadi setelah pemerintah mengalokasikan anggaran ADD dan DD kepada Desa Rarat sejak tahun 2017,2018 dan 2019 dengan nilai pertahun sebesar ratusan juta.

Namun dalam realisasi, terdakwa tidak transparan, serta sejumlah item di dalam RAB tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Diantaranya, bantuan bahan bangunan kepada masyarakat dan sejumlah kegiatan Desa yang didapati fiktif. Padahal Desa Administratif Rarat, setiap tahun menerima dana dari pemerintah hampir mencapai ratusan juta.

Atas perbuatannya itu, JPU mendakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no. 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment