by

Bendahara Haria Dicecar Empat Hari

Ambon, BKA- Penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Saparua terus mendalami bukti kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haria, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah (Malteng).

Kepala Cabang Kejari Ambon di Saparua, Ardy, mengatakan, tim penyidik tidak mau terburu-buru dalam menetapkan tersangka dalam kasus ADD dan DD Haria.

Bahkan dari penyidikan kasus itu, sejumlah pihak terus dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, termasuk Bendahara Haria, inisial JS.

Menurut Ardy, bendahara Haria telah diperiksa sejak 4 Mei lalu. Pemeriksaan itu mungkin akan dilakukan selama empat hari.

“Pemeriksaan terhadap bendahara kemungkinan berlangsung selama 4 hari. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu, tindak pidana dalam kasus ini seperti apa,” jelas Ardy.

Bendahara Haria, JS, lanjut dia, diperiksa karena yang bersangkutan mengetahui aliran dana masuk dan keluar, terkait proses pengelolaan ADD dan DD tersebut.

“Bendahara kan yang kasi keluar uang. Dia juga yang mempunyai peran penting terkait laporan-laporan pertanggungjawaban yang ada,” jelasnya.

Ardy menambahkan, sebelum menggarap bendahara, tim penyidik telah memeriksa 6 saksi lain dari kalangan masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni.
“Dari hasil pemeriksaan, rumah yang diserahkan kepada warga ini dikerjakan tidak selesai, namun dalam LPJ dilaporkan rampung 100 persen,” tandasnya.

Sebelumnya, Ardy mengatakan, tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi. Mereka merupakan pekerja proyek fisik, yang dananya bersumber dari ADD dan DD Haria tahun 2018.

“Tujuh saksi yang diperiksa itu, pekerja rumah layak huni dan jamban,” ungkap Ardy melalui selulernya, Jumat (23/4).

Dia mengaku, perkara dugaan korupsi dengan indikasi kerugian Rp 2 miliar lebih itu, masih menunggu hasil perhitungan investigasi dari ahli Poltek.

“Kita saat ini masih meninggu hasil audit. Kalau sudah terima, akan kita ekspos,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kecabjari Ambon di Saparua menaikan status kasus dugaan korupsi DD dan ADD Haria tahun 2018 senilai Rp 2 miliar, dari penyelidikan ke penyidikan.

Pengusutan kasus tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat setempat. Dari laporan itu, ada sejumlah laporan pertanggungjawaban yang item-item pelaksanaannya di-mark-up.

Misalnya saja, pekerjaan lapangan Voly, pekerjaan jalan lingkungan, pembangunan PAUD, Jambanisasi, Rumah Layak Huni, dan pemberdayaan.(SAD)

Comment