by

Bendahara LPTQ Digarap Terkait Aliran Dana Hibah MTQ Bursel

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru intens mengusut dugaan korupsi dana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVII Tingkat Provinsi Maluku, yang berlangsung di Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), tahun 2017 lalu.

Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan pun digilir ,dalam pemeriksaan tim penyidik Kejari Buru dalam satu bulan terakhir.

Sejumlah pejabat Bursel yang masuk dalam pusaran Panitia Pelaksana MTQ ini diincar. Kini bergilir ke Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Bursel, yang mulai digarap Kejari Buru.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi, mengatakan, penyidik Kejari Buru telah melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara LPTQ Kabupaten Bursel, IL, pada 12 April 2021 lalu.

Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi selama 4 jam, dengan puluhan pertanyaan. “Pada hari ini (Senin), telah dilakukan pemeriksaan saksi atas nama IL selaku Bendahara LPTQ dengan 24 pertanyaan. Dia diperiksa dari pukul 13:30 sampai dengan 16:30 Wit,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, Senin (12/4) malam.

IL diperiksa terkait dengan proses pencairan uang. Karena dana hibah itu masuk ke rekening LPTQ, kemudian ditransfer ke rekening Bendahara Umum Daerah (DUM), yang saat itu dijabat oleh Iskandar Walla selaku Kepala BPKAD. Dari rekening umum daerah itu kemudian ditransfer ke bendahara umum MTQ tersebut.

“Jadi tadi itu Bendahara LPTQ, bukan bendahara umum ya. Diperiksa terkait pencairan aliran dana hibah untuk MTQ dari kas daerah (Kasda) ke rekening LPTQ, dan seterusnya ke rekening Bendahara Umum MTQ yang saat itu dijabat oleh Iskandar Walla selaku Kepala BPKAD,” ujar dia.

Menurut dia, pertanyaannya seputar mekanisme penyaluran dana. Jadi di bidang sarana prasarana, itu tahun 2017 diberikan alokasi dana Rp 16 miliar. Jadi bendahara LPTQ tersebut diperiksa terkait dana Rp 16 miliar itu.

“Oh iya, sementara itu terkait dengan bagaimana proses pencairan anggaran dari bendahara umum daerah dari dana kas daerah ke rekening LPTQ, kemudian ditransfer ke bendahara umum LPTQ, yaitu, dibawah tanggung jawab Iskandar Walla,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bendahara LPTQ diperiksa terkait proses pencairan uang yang diketahuinya selama proses MTQ itu berlangsung, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

“Dari Iskandar Walla ini kemudian yang mentransfer ke rekening bidang-bidang. Jadi pengetahuan dia, hanya terkait dengan proses pencarian itu. Pencairan dari kas daerah ke rekening LPTQ ditranfer ke rekening bendahara umum MTQ, itu aja pengetahuannya sampai disitu,” kuncinya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Buru, Azer Jongker Orno, mengatakan, akan kembali dijadwalkan panggilan untuk pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla, terkait dana Rp 16 miliar di bidang sarana dan prasarana MTQ tersebut.

“Sekda belum datang, baru dipanggil satu kali. Nanti kalau ada jadwal panggilan kedua, baru kita kabari ya,” pungkasnya.

Pada kasus tersebut, Kejari Buru telah menetapkan tiga tersangka sejak 2019 lalu, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar. Yakni, Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana dalam kepanitiaan MTQ tersebut.

Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat sebagai Bendahara Bidang Sarana dan Prasarana. Dan tersangka lain adalah Jibrael Matatula selaku Event Organizer dalam Kepanitiaan MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 di Buru Selatan.

Mereka bertiga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Buru sejak 15 Oktober 2019 lalu. Namun, ketiganya belum ditahan, karena pengumpulan alat bukti masih berjalan.

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624 yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp 26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Sementara berdasarkan hasil laporan keuangan, pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 menjadi pemicu awal.

Laporan yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyebutkan ternyata terdapat anggaran sebesar Rp 10.684.681.624,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana. (MSR)

Comment