by

Benhur Desak Polda Panggil LBH Kepton

beritakotaambon.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Benhur Watubun, meminta Polda Maluku untuk memanggil Tim Pengungsi Maluku, Maluku Utara (Malut) dan Sulawesi Tenggara (Sultra), yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton, guna mempertanyakaan pendataan dan penyaluran uang ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun dari pemerintah kepada pengungsi korban kerusuhan tahun 1999.

“Saya meminta Polda Maluku untuk segera memanggil Tim Pengungsi Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam LBH Kepton, untuk mempertanyakan gerakan pendataan data pengungsi dengan mengatasnamakan pemerintah,” pinta Watubun, Rabu (13/10).

Dirinya bahkan mempertanyakaan surat kuasa yang diberikan Kementerian Sosial kepada LBH Kepton untuk melakukan pendataan. Padahal sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, itu merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, baik itu Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Pernikahan Dini Terjadi di Bursel, Kemenag Maluku Pilih Bungkam

“Yayasan LHB Kepton harus tunjukan kalau mereka mendapat surat kuasa dari Kementerian Sosial, untuk melakukan pendataan. Lalu Pemprov Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dari apa, mereka kan wakil Pempus, jadi hati-hati mereka. Kan ini gugatan class action yang dikomondani oleh Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM), lalu LBH Kepton posisinya apa? Jangan sampai mengaburkan,” tuturnya.

Apalagi, katanya, dalam melakukan proses pendataan, LBH Kepton meminta Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per KK. Sehingga sebagai wakil rakyat, ia mintakan Kapolda Maluku untuk memanggil LBH Kepton, guna mempertanyakan terkait hal itu. Jangan sampai nantinya masyarakat yang dikorbankan.

“Polisi harus mengusut dan harus tangkap pimpinan mereka, jangan sampai penagihan ilegal. Kalau terbukti, maka mereka harus dihukum,” tegasnya.

Baca juga: Anggota DPRD Ngamuk, Desak 3 Pimpinan Transparan

Kepala Biro Hukum Setda Maluku, Alawiyah Al Idrus, mengungkapkan, penanganan pengungsi di Maluku sebenarnya sudah selesai. Hal itu dibuktikan dari surat kesepakatan bersama oleh lima kepala daerah bupati/walikota.

“Jadi apabila harus dibayarkan, kepada pengungsi yang mana?” ucapnya.

Untuk itu, dia menghimbau masyarakat agar berhati-hati jika ada yang meminta punggutan terkait pembayaran ganti rugi konflik 1999. “Penyaluran dana pengungsi harus by name by address. Tidak melalui pihak manapun,” pungkasnya. (RHM)

Comment