by

Berkas Ketua DPRD Aru Segera Disidangkan

Ambon BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru, saat ini tengah menyusun dakwaan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tual Cabang Dobo untuk kepentingan persidangan.

Hal itu dilakukan setelah tim penyidik sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) melakukan pelimpahan berkas perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang melibatkan Ketua DPRD Kepulauan Aru tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada Jumat, 6 November, pekan lalu.

Setelah diteliti, JPU Kejari Kepulauan Aru langsung meyatakan kalau berkas dugaan tindak pidana tersebut telah lengkap. “Iya benar, kami penyidik kejaksaan sudah menerima penyerahan berkas tahap dua tersangka beserta barang bukti atas nama Udin Belsigaway, Ketua DPRD Aru,” ungkap Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Kapulauan Aru, Henli Lakburlawal, saat dihubungi via handphone, Minggu (8/11).

Walau berkas dan barang bukti tersangka sudah diterima JPU, namun pihaknya belum bisa lakukan penahanan, lantaran ancaman hukuman yang disangkakan kepada tersangka tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu.

“Jadi kita belum bisa lakukan penahanan, karena ancaman hukumannya tidak memungkinkan,” terang Lakburlawal.

Untuk itu, lanjutnya, saat ini, pihaknya tengah menyusun dakwaan terhadap tersangka untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri Tual Cabang Dobo, agar dapat segera disidangkan.

Limit waktu yang diberikan kepada JPU untuk menyusun berkas dakawaan tersebut hanya lima hari. “Waktu yang diberikan kepada kami untuk menyusun dakwaan hanya 5 hari,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Pemilu, setelah tim penyidik Gakumdu menerima laporan dari kuasa hukum paslon Bupati dan Wakil Bupati, Timotius Kaidel-Lagani Karnaka (KAKA), pada 8 Oktober 2020 lalu.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan sejumlah bukti pelanggran pemilu berupa vidao rekaman saat dia (Udin Belsigaway) sedang berkampanye yang diunggah dan kemudian viral di media sosial, yang saat itu dia menuding pasangan KAKA tersangkut kasus korupsi Rp 11 miliar rupiah.

Karena perbuatannya itu, disangkakan dengan pasal 187 ayat (2), Jo Pasal 69 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2015, dengan ancaman penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.000. (WAL)

Comment