by

Berkas Korupsi Dana BOS SMK 3 Malteng Dirampungkan

Ambon, BKA- Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda Neira mulai merampungkan berkas perkara kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tahun anggaran 2015-2019 di SMK Negeri 3 Malteng di Banda Neira.

Kasus korupsi yang menyeret kepsek SMK Negeri 3 Malteng inisial RL selaku tersangka, sudah dinyatakan rampung 95 persen. Sehingga dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon, untuk kepentingan persidangan.

“Perampungkan berkas sekarang kita dilakukan. Kalau dihitung pakai persen, sudah 95 persen begitu,” ungkap Kacabjari Banda Neira, Ardian Junaedi, ketika dihubungi koran ini, Senin (11/1).

Untuk melangkapi berkas perkara yang masih kurang, penyidik juga akan memeriksa saksi meringankan dari tersangka. Sebab sesuai pengakuan tersangka, dirinya akan menghadirkan saksi meringankan, sebelum berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

“Jadi kita akan periksa saksi meringankan dari tersangka lagi. jadwalnya dalam waktu dekat sudah kita periksa. Muda-mudahan tidak ada halangan, supaya agendanya berjalan lancar,” bebernya.

Jaksa dengan satu bunga melati itu memastikan, pada Februari 2021 nanti, berkas perkara ini sudah dilimpahkan. Sebab kekurangan dokumen yang tersisa hanya saksi meringankan dari tersangka.

“Saya bisa pastikan itu, bulan depan (Februari), bisa berkas ini kita sudah sidangkan,” pungkasnya.

Terhadap kasus ini, penyidik Kecabjari Banda Neira menetapkan Kepala SMK Negeri 3 Kabupaten Maluku Tengah di Banda Neira sebagai tersangka, setelah memeriksa sejumlah saksi-saksi, disertai bukti-bukti pendukung lainnya.

Modus korupsi dalam penyidikan ditemukan, pada tahun 2015-2019, sekolah tersebut mendapat kucuran dana BOS dari pemerintah untuk dipergunakan bagi kepentingan sekolah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dana BOS.

Namun tersangka mengelola uang miliaran rupiah tersebut tidak sesuai juknis. Misalnya, melakukan mark-up, pencarian fiktif, tandatangan dipalsukan untuk pencairan gaji guru-guru honor.

Sesuai hasil hitungan BPKP Maluku, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp 600 juta lebih.

Tersangka disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP. (SAD).

Comment