by

Berkas Korupsi Fery Tanaya Cs Lengkap

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (kejati) Maluku menyatakan, berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk lahan pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, berkas perkara tersangka Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa saat dilimpah tim penyidik ke Penuntut Umum, dan telah dinyatakan lengkap untuk dilakukan tahap II.

“Berkas perkara sudah diserahkan kepada Penuntut Umum. Dan setelah diteliti, sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum,” ungkap Sapulette, Senin (19/4).

Menurutnya, berkas perkara kasus korupsi senilai Rp 6 milir lebih itu dinyatakan lengkap, setelah tim penyidik bekerja marathon melakukan perampungan berkas.

“Dengan adanya berkas perkara lengkap, maka dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan tahap II terhadap perkara ini,” tandasnya.

Sebelumnya, tim Pidsus Kejati Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Fery Tanaya dengan puluhan pertanyaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.

“Benar, tersangka FT diperiksa dari pukul 11.10 sampai 14.15 Wit. Dia dicecar dengan 42 pertanyaan,” ujar Sapulette, belum lama ini.

Sekedar tahu saja, upaya Fery Tanaya lolos dari radar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku lagi-lagi gagal. Sehingga untuk kedua kalinya, Fery Tanaya dijadikan tersangka oleh Kejati Maluku dalam kasus dugaan korupsi itu.

Selain Fery Tanaya, rekannya Abdul Gafur Laitupa pun ikut diseret menjadi orang yang bertanggungjawab dalam kasus ini.

Fery Tanaya dijadikan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana menjual tanah negara kepada PT PLN Wilayah Maluku-Malut, sedangkan Abdul Gafur Laitupa selaku kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namlea dijerat karena turut melakukan pengukuran lahan milik negara kepada pihak PLN.

Dalam perkara tersebut, Kejati berhasil mengantongi bukti surat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah negara seluas 48.654.50 meter persegi, yang entah bagaimana diterbitkan oleh pihak BPN Kanwil Provinsi Maluku.

Bukan itu saja, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan juga terindikasi di mark-up, sehingga negara rugi signifikan yaitu dari Rp36.000 menjadi Rp 131.600 permeter per segi.

Perbuatan Fery Tanaya merugikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6 miliar lebih.(SAD).

Comment