by

Berkas Korupsi PLTMG Diaudit Ulang

Ambon, BKA- Berkas kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi PLTMG di Desa Sawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru, diaudit ulang tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku.

Audit ulang itu dilakukan berdasarkan permintaan penyidik Kejati Maluku, disesuaikan dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru, pasca putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka Ferry Tanaya.

“Terkait perkara pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG Namlea, auditor akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara kembali,” ujar Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, Senin (2/11).

Terpisah, Kepala BPKP Maluku, Rizal Suhaeli, yang dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, berkas perkara ini diaudit ulang mengingat penyidik melakukan penyidikan ulang terkait kasus ini.

“Jadi kita akan audit ulang berkas perkara itu. Sebelumnya, kerugian negara yang diaudit mencapai 6 miliar rupiah lebih,” ungkap Rizal, pekan kemarin.

Kata dia, proses audit untuk perkara ini sudah berjalan, mengingat penyidik marathon melakukan penyidikan terhadap perkara ini. “Penyidik minta ulang proses audit. Kami audit kembali, dan sudah jalan sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, hasil audit BPKP Maluku menemukan kerugian negara Rp 6 miliar lebih dalam pembelian lahan seluas 48.645, 50 hektar di Desa Sawa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Tahun 2016 oleh PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Lahan itu dibeli dari pengusaha Ferry Tanaya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 megawatt.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengaku, hasil audit dari BPKP telah diterima pada Selasa 17 Maret.

“Benar laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, terkait perkara dugaan Tipikor dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG Namlea sudah diterima oleh penyidik,” kata Sapulette, kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Selasa (17/3).(SAD).

Comment