by

Berkas Korupsi Speedboat MBD “Siap” ke Jaksa

Ambon, BKA- Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dalam waktu dekat, akan melimpahkan berkas perkara tersangka Desianus Orno alias Odie Orno ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Maluku.

Selain berkas Odie Orno, penyidik juga akan melimpahkan berkas dua rekan tersangka lainnya, yakni, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rico Kontul, dan kontraktor CV Tri Putra Fajar, Margareth Simatauw.

Ketiganya terjerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat dilingkup Dinas Perhubungan MBD 2016 lalu.

“Jadi direncanakan pekan depan, sudah kita limpah berkas perkara tiga tersangka ini ke jaksa untuk diteliti,” ungkap Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Gerald Wattimena, yang dikonfirmasi, Jumat (16/4).

Kasus ini, lanjut Gerald, sebelumnya, tersangka PPTK Rico Kontul masuk dalam daftar calon tersangka. Karena bukti keterlibatan yang bersangkutan kuat atau turut serta dalam modus fiktif pengadaan speedboat tersebut, makanya penyidik langsung menjerat PPTK sebagai tersangka. Sehingga dalam perkara ini, jumlah tersangka tiga orang.

“Kemarin kita baru selesai pemeriksaan dua tersangka, PPTK dan Rekanan. Sekarang kita sementara pemberkasan untuk proses pelimpahan berkas ke jaksa,” tandas Gerald.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Roem. Ohoirat, mengatakan, penetapan tersangka terhadap Desianus Orno alias Odie Orno sudah dilakukan pada 12 Januari 2021 lalu.

Hanya saja, penyidik belum memeriksa Odie Orno sebagai tersangka, karena beberapa pekan lalu, Odie Orno melakukan upaya gugatan pilkada Kabupaten MBD ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi karena proses di MK sudah selesai, maka penyidik akan memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai tersangka,” ungkap Roem, ketika dihubungi melalui selulernya, Rabu (24/2).

Sekedar tahu, pengadaan empat unit speedboat oleh Dinas Perhubungan MBD diduga bekas. Terbukti, satu dari empat speedboat tenggelam di Pantai Tiakur, ibu kota MBD. Sementara speedboat lainnya hampir bernasib sama.

Selain itu, keempat unit spreddboat itu dikirim ke Tiakur ibu kota MBD, tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dari hasil pemeriksaan BPK RI, dana pembuatan empat unit speedboat bernilai miliaran rupiah sudah cair 100 persen sejak pertengahan 2016 lalu. Namun barangnya hingga Maret 2017 belum juga ada.

Informasi lain, yang diperoleh media ini menyebutkan, harga speedboat senilai Rp 1,5 miliar itu, administrasinya lengkap, termasuk tanda tangan dana yang cair 100 persen. Namun ketika BPK turun melakukan uji petik, barangnya (speedboat) belum ada.

Tak hanya itu, setelah menjadi temuan BPK, DPRD MBD berencana membentuk Pansus. Tapi mantan Kadis Perhubungan MBD Odie Orno memerintahkan kontraktor agar segera mengirim dua speedboat, karena ada pemeriksaan BPK. Tapi barang yang dikirim kondisinya rusak parah.(SAD)

Comment