by

Berkas Tersangka Korupsi Lahan Dermaga Tawiri Dirampungkan

Setelah empat tersangka yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon di negeri Tawiri di tahan, penyidik Kejati Maluku, mulai merampungkan berkas perkara empat tersangka ini.

Empat tersangka ini antaranya Raja Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, mantan raja Jerry Tuhuleruw, saniri negeri Joseph Tuhuleruw dan Jahana Rahel Soplanit yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
“Berkas empat tersangka ini sedang di rampung penyidik untuk diserahkan ke penuntut umum Kejati Maluku,” ujar Kareba, Minggu kemarin.

Menurutnya, dari empat berkas perkara, kemungkinan yang akan disidangkan lebih dulu, tiga tersangka lain yang lebih awal di tahan di Rutan Kelas II A Ambon. Sedangkan untuk tersangka Johana Rahel Soplanit, baru ditahan di Lapas Perempuan Ambon, sejak Jumat pekan kemarin.

“Baru saja tersangka (Jahana Rahel Soplanit) , di tahan, jadi sidangnya dari belakang. Karena berkasnya baru saja dilakukan perampungan,” tandasnya.

Terhadap perkara ini, negara mengalami kerugian negara sebesar Rp.3,8 miliar.
Empat dalam perkara ini disangkakan melanggar Pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU no 20 THN 2001 ttng tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sekedar diingat, setelah melalui serangkaian penyidikan panjang, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhirnya menetapkan JNT, Raja negeri Tawiri, Kecamatan Teluk, Kota Ambon, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015 lalu.

Selain raja Tawiri JNT, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain, masing-masing,mantan raja JST, dan dua Sairi Negeri, JRT dan JRS.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wayhudi Kareba mengatakan, tim penyidik telah mengekspos penetapan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri.

Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015 lalu di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

“Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni raja Tawiri JNT,mantan raja JST, dan dua Saniri negeri JRT dan JRS,” kata Wahyudi di ruang kerjanya, Jumat (25/6).

Wahyudi menyebutkan, penetapan empat tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah bukti dan hasil audit kerugian negara, yang mencapai Rp 3,8 Miliar.

Menurutnya, dari alat bukti dan keterangan sejumlah saksi, empat tersangka ini dinilai yang paling bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.

Dalam kasus ini, jelas Wahyudi, sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk raja Tawiri, Jacob N Tuhuleruw dan stafnya. Mereka diperiksa setelah salah satu saniri di negeri tersebut melaporkan adanya dugaan penyimpangan yang terjadi antara tahun 2016 sampai 2017.

Diduga, untuk memuluskan proses pembebasan lahan, Raja Tawiri telah nekat mengesampingkan aturan, dengan menunjuk staf dan juga orang dekatnya di bagian Kaur Umum Negeri Tawiri, SR, untuk membuat dokumen pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBN.

Padahal sesuai mekanisme, tugas tersebut harus dilakukan oleh Sekretaris Negeri Tawiri inisial DH yang masih aktif. Selain itu, kesimpangsiuran pembayaran lahan juga menimpa JS, sebagai salah satu pemilk 11 objek lahan yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL.

Sampai saat ini, Pemerintahan Negeri Tawiri baru membayar 5 objek dengan dana Rp 1,1 miliar. Seharusnya Pemerintahan Negeri Tawiri membayar untuk lima objek sebesar Rp 3,6 miliar. (SAD)

Comment