by

Biaya Kompensasi Pasien Karantina Dipertanyakan

Ambon, BKA- Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon mempertanyakan dugaan adanya biaya kompensasi penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19, yang menjalani karantina. Sebab biaya kompensasi atas kebijakan Pemkot Ambon ini, diduga sengaja dibedakan antara masyarakat, pegawai honorer dengan ASN.

Salah satu sumber kepada koran ini mengaku, ada biaya kompensasi yang diperuntukan bagi para pasien terkonfirmasi positif Covid-19, ketika menjalani karantina selama 14 hari atau lebih.

Menurutnya, biaya kompensasi tersebut atas inisiatif Pemerintah Kota Ambon untuk mengurangi beban keluarga, ketika salah satu pihak keluarga atau kepala keluarga dikarantina akibat terkonfirmasi Covid-19.

Akan tetapi, diakuinya, ada kebijakan tersendiri yang membedakan biaya kompensasi itu, antara masyarakat biasa atau pegawai honorer dengan ASN Pemkot Ambon.
Untuk ASN, mendapat kompensasi diatas Rp 3 juta.

Sementara untuk pegawai honorer maupun kontrak, diperkirakan Rp 2 juta. Dan untuk masyarakat biasa diperkirakan dibawah Rp 2 juta. Hal tersebut jika mengikuti anjuran Pemerintah Kota untuk diisolasi pada lokasi karantina yang telah disiapkan. Salah satunya hotel Everbright, Ambon.

Bagi masyarakat yang memilih karantina mandiri di rumah, tidak mendapatkan kompensasi apapun dari Pemerintah Kota Ambon.

“Informasi yang saya dapat itu, ASN yang di karantina itu dapat kompensasi sekitar 3 jutaan lebih. Berbeda dengan honorer atau kontrak, itu sekitar 2 juta. Sementara masyarakat biasa, itu kalau tidak salah di bawah 2 juta. Ini kebijakan pemerintah kota, karena takut yang dikarantina itu kepala rumah tangga. Makanya ada kompensasi atas itu,” ungkap sumber.

Sekretaris Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, James Maatita, saat dikonfirmasi mengaku, belum menerima laporan terkait biaya kompensasi dari pemerintah kota selama beberapa kali melakukan rapat evaluasi dengan pihak Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon.

Terkait biaya kompensasi bagi pasien positif Covid-19 yang di karantina, kata dia, nantinya akan dipertanyakan kepada Gustu Covid-19 Kota Ambon, pada rapat evaluasi berikutnya.

“Memang orang yang diisolasi akan menanggung resiko, dengan tidak melakukan aktivitas, sehingga menjadi kewajiban Pemkot untuk mensuplai itu. Tapi soal perbedaan kompensasi antara masyarakat dengan ASN, itu kita belum mendapat informasi resmi dari Gustu. Kalau memang ada, nanti akan kita konfirmasi,” ungkapnya.

Dijelaskan, untuk anggaran penanganan terhadap pasien terkonfirmasi positif yang menjalani masa karantina, ada anggaran yang dikucurkan untuk itu. Baik lewat APBD Kota Ambon yang direfocusing, maupun lewat anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat.

“Hal inilah yang nanti difokuskan oleh Pansus, untuk mengkroscek penggunaan anggaran yang dilakukan Pemkot Ambon lewat Gustu Covid-19,” imbuhnya.

Politisi PDIP ini juga mengingatkan kepada pihak rumah sakit untuk tidak semerta-merta mengcovidkan pasien yang meninggal dunia.

“Misalnya ada yang masuk rumah sakit jam 3 malam, kemudian meninggal, langsung disebut Covid-19. Apakah betul ada laboratorium yang difungsikan saat itu, untuk memvonis pasien yang meninggal itu Covid-19. Dan apakah dengan waktu sesingkat itu, hasil Swab-nya bisa langsung keluar. Ini yang jadi catatan kritis Pansus, agar segera dievaluasi,” pintanya.

Maatita menyarankan, Gugus Tugas juga lebih profesional dalam menekan angka kematian. Yakni dengan tetap berlakukan asas keadilan bagi masyarakat.

“Satu lagi yang menjad catatan kritis Pansus. Misalnya seseorang yang terkonfirmasi positif, maka harus minimal 30 orang dalam rentetan tracking harus dilakukan oleh Gugus Tugas. Apakah itu sudah terpenuhi standar tracking atau belum. Ini yang juga menjadi perhatian kita,” pungkasnya. (UPE)

Comment