by

BKD Periksa Oknum ASN Calo

Ambon, BKA- Tidak ada toleransi bagi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memanfaatkan kedudukannya, untuk mengambil keuntungan dari masyarakat.

Ketegasan itu ditunjukkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, yang langsung memanggil seorang oknum ASN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diperiksa, karena diduga melakukan praktek percaloaan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan.

Kepala BKD Kota Ambon, Benny Selanno, mengatakan, pemanggilan dan pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan adanya aduan masyarakat, untuk membuktikan kebenaran aduan tersebut.

“Menyangkut ASN yang sesuai laporan masyarakat juga, yang bersangkutan sudah kami panggil dan sudah kami periksa,” ungkap Selanno, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/12).

Selain melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oknum ASN terduga calon itu, BKD Kota Ambon juga melakukan pemanggilan terhadap empat ASN lainnya sebagai saksi. Sehingga total ASN yang bertugas di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon, yang dipanggil lima orang.

“Oleh karena itu, setiap hal yang berkaitkan untuk membuktikan keterangan yang bersangkutan, maka setiap orang yang berkaitan dengan keterangan itu kita akan panggil untuk melakukan cek kembali. Apakah memang yang bersangkutan melakukan secara sadar atau tidak sadar, atau ada unsur-unsur sengaja dalam tanggung jawabnya melayani masyarakat. Sudah kurang lebih lima orang yang kami periksa,” terangnya.

Bila dalam pemeriksaan itu, lanjut Selanno, oknum ASN tersebut terbukti sengaja membantu para calo untuk melakukan pungutan liar dari masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependukan, baik KTP dan KK, maka dia terancam dipecat.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang melayani masyarakat dengan ada iming-iming, dan itu kalau ada bukti yang kuat, kita akan tindak sesuai aturannya. Bisa sampai pada pemecatan,” tegasnya.

ASN harus patut dengan aturan yang diberikan pemerintah. Sebab gaji maupun fasilitas, termasuk uang makan, sudah diberikan kepada ASN. Sehingga tidak boleh lagi melakukan pungutan liar dari masyarakat.

“Karena aturan dasar BP 53 itu sudah mengatur. Jadi harus mengetahui itu . Sudah digaji dan dikasi fasilitas uang makan maupu fasilitas sebagainya, lalu mau cari keuntungan lagi dari masyarakat, bagaimana? Masih banyak orang baik yang ingin jadi PNS. Jadi saya bicara ini bukan hanya untuk yang bersangkutan, tapi untuk semua Aparatur Sipil Negara,” pungkasnya. (BKA-1).

Comment