by

BKKBN Gelar Program PN Promosi dan KIE

Ambon, BKA- Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Banggakencana, menekankan kewenangan BKKBN tidak terbatas pada masalah pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB),namun juga menyangkut keluarga sejahtera.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku, Renta Rego, lewat rilisnya pada sambutan Pembukaan Koordinasi Program Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dengan Pokja Advokasi Daerah Maluku tahun 2020, di Balitbang Perwakilan BKKBN Maluku, Kamis (10/12).

Menurut Renta, salah satu tujuan dari tujuh agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, agenda ketiga “meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dimana sumber daya manusia (SDM) harus dibentuk sejak dini melalui promosi dan KIE pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dan hal tersebut diupayakan melalui pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya, bagi kemajuan suatu bangsa dan negaramulai dari kandungan ibu sampai usia lanjut.

Dipaparkan, BKKBN memiliki arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKKBN tahun 2020-2024. Salah satunya, yaitu kebijakan peningkatan pembangunan keluarga tentang pemahaman orang tua akan pentingnya peran keluarga, dalam pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak melalui layanan Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik Integratif (PAUD HI).

Yakni meliputi kesehatan, gizi, pengasuhan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga dari keluarga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

“Kita tau saat ini, isu stunting atau gizi buruk kronis mendapat perhatian serius pemerintah sehingga menjadi prioritas nasional. Sejak tahun 2017 permerintah mengambil langkah untuk membentuk tim intervensi terintegrasi yang melibatkan 23 kementerian atau lembaga, termasuk didalamnya kita (BKKBN),” terangnya.

Dia menambahkan, di tahun 2018, penetapan lokus stunting untuk provinsi Maluku pada dua kabupaten yairu, Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tengah (Malteng). Kemudian tahun 2019 penambahan Kabupaten Kepulauan Aru menjadi tiga lokus stunting, dan pada tahun 2020 penambahan 3 lokus stunting yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Barat Daya (MBD). Sehingga lokus stunting di Maluku menjadi 6 kabupaten.

Intervensi yang dilakukan pemerintah Indonesia terbagi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sementara BKKBN mengambil peran intervensi sensitive, yaitu melaksanakan tugas pemberdayaan keluarga dalam cara promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pengasuhan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Ia menandaskan, lanjut Renta, sejak saat kehamilan hingga anak berusia 2 tahun dengan sasaran keluarga baduta yang mendapatkan promosi dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi sensitif yang dilakukan oleh BKKBN direncanakan secara khusus dan terpadu dengan intervensi spesifik.

“Dampaknya diharapkan sensitif terhadap keberhasilan proses pertumbuhan dan perkembangan anak periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Adapun,upaya penurunan prevalensi stunting melalui promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK, dapat tercapai jika ada komitmen dan dukungan serta kerjasama antara pemangku kepentingan dengan mitra kerja terkait,” pungkasnya.

Ditambahkan, koordinasi program Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan Pokja advokasi daerah yang dilaksanakan saat ini, merupakan salah satu bentuk kegiatan meningkatkan peran kelompok kerja. Untuk melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN promosi dan KIE 1000 HPK dalam menurunkan prevalensi stunting.

“Saya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini dan saya berharap bapak ibu yang tergabung dalam Pokja advokasi daerah, agar dapat melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja. Tentang pentingnya Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam menurunkan prevalensi stunting, agar dapat dialokasikan dalam APBD,”tutup dia. (RHM)

Comment