by

BP2JK Didemo, Minta Kejati usut Pokja 22

Ambon, BKA- Puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Pembangunan Maluku (APM) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Maluku. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengusut Kelompok Kerja (Pokja) 22 di SBT dan Malra.

Aksi unjuk rasa ini, sengaja dilakukan karena Pokja 22 yang ada di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tenggara (Malra) diduga sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Dengan nilai proyek sebesar 7 miliar dan 9 miliar. Mendesak secepatnya dilakukan pembersihan terhadap seluruh Pokja secara kolektif,” ungkap Koordinator Aksi, Fachruddin dalam orasinya, di depan Kantor BP2JK Maluku, Lateri, Kecamatan Baguala, Ambon, Senin (1/3)

Selain mendesak Kejati Maluku, APM juga mengancam akan melaporkan kinerja pejabat Pokja Pemilihan 22 BP2JK Wilayah Maluku, ke Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk dievaluasi.
“Kami juga akan melapor ke Ombudsman dan Komisi V DPR RI untuk mengevaluasi kinerja BP2JK Maluku, khusunya Pokja Pemilihan 22. Atas dugaan menyalahgunakan tugas dan fungsi independensi dalam setiap melaksanakan proses tender proyek,” tegas Fachrudin.

Dia mengungkapkan, beberapa bukti sarat KKN dalam proses tender proyek oleh Pokja Pemilihan 22 BP2JK Maluku diantaranya, pada paket pengeboran air bersih di Benteng Karang Negeri Passo senilai Rp 3 miliar. Dimana, hanya dua perusahaan yang masuk sebagai peserta lelang.

Menurutnya, hanya perusahaan nomor urut dua yang diundang oleh Pokja Pemilihan 22 untuk mengklarifikasi pembuktikan kebenaran dokumen. Sementara perusahaan nomor urut satu tidak diundang. Padahal, di Portal LPSE Pokja 22 menyatakan, bahwa perusahaan nomor urut satu tidak dapat membuktikan penguasaan alat, sementara hal tersebut tidak substantif.

“Kasusnya juga sama dengan perusahaan nomor urut dua yang jadi pemenangan tender paket proyek tersebut. Karena mereka juga tidak dapat membuktikan penguasaan alat dari laboratorium yang mereka sewa dari Unhas Makassar. Berarti ada apa dengan Pokja ini, sepertinya ada unsur KKN dalam proses lelang ini,” ungkapnya.

“Selain itu, selisih penawaran paket proyeknya berkisar 500 juta lebih. Kalau kita berbicara soal kerugian negara, harusnya kedua perusahaan sama-sama diundang untuk mengklarifikasi. Apalagi kesalahannya sangat kecil dan tidak substantif. Saya menduga kuat dalam proses tender paket ini ada kejanggalan,” tambahnya.

Menurut Fachrudin, praktek KKN yang sama juga dapat dilihat pada paket pelelangan embung di Kabupaten Malra senilai Rp 7 miliar. Dimana, Pokja Pemilihan 22 memenangkan perusahaan peserta lelang nomor urut tujuh. Sementara perusahaan peserta lelang nomor urut dua diabaikan. Padahal, nilai penawarannya terendah.

“Pada paket proyek ini, selisih penawarannya itu 300 sampai dengan 400 juta. Padahal, kalau bicara soal administrasi, ketika perusahaan yang nomor urut dua ini dipanggil untuk klarifikasi, kesalahannya sangat kecil. Dan sebetulnya itu bukan kesalahan karena invoice yang mereka bawa itu invoice 0,25 meter kubik khusus mesin molen,” tuturnya.

“Kalau Pokja objektif, harusnya dia berfikir bahwa tidak ada mesin molen yang 0,25, rata-rata 0,5 meter kubik. Kalau tidak percaya mari kita buktikan fisiknya di lapangan. Dan faktanya juga pihak Pokja menerima dokumen setelah dibetulkan. Tapi tetap perusahan nomor urut tujuh itu yang dimenangkan tanpa memikirkan aspek kerugian negara dari harga penawaran terendah itu,” tambahnya lagi.

Dikatakan, praktek KKN juga terjadi pada paket proyek Embung Air Baku di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) senilai Rp 9 miliar. Dimana, Ketua Pokja Pemilihan 22, Syukur, menghubungi salah satu rekanan (kontraktor) untuk menawarkan klarifikasi.

“Secara etika, ketua Pokja itu tidak boleh berkomunikasi via telepon dengan rekanan. Faktanya, dia telpon rekanan dan mengatakan mau datang klarifikasi atau tidak, mau maju atau mau mundur, karena kesalahannya sama. Kalau cara seperti ini, untuk apa kasih undangan klarifikasi lagi,” terangnya.

Menurut dia, kejanggalan dalam proses tender proyek di BP2JK Wilayah Maluku juga terjadi pada paket air bersih di Kecamatan Seram Utama, Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp 2 miliar. Dan tender teresbut, perusahaan peserta lelang dengan nomor urut dua dinyatakan menang. Namun yang menjadi kejanggalannya adalah terdapat dua kali perubahan penetapan.

“Awalnya penetapan tanggal 4 Januari 2021, lalu entah bagaimana ditunda lagi sampai 8 Februari, tiba-tiba agenda penetapannya ditunda lagi, kalau tidak salah tanggal 14 Februari 2021. Ini maksudnya apa ? Siapa yang tidak berpikir aneh kalau cara kerja Pokja seperti ini,” kesalnya.

Tidak sampai disitu, demonstran ini mengaku kecewa dengan kinerja Kepala BP2JK Wilayah Maluku, Sofian. Sebab, hampir sebagian proyek yang ditenderkan di BP2JK Maluku, dimenangkan dan dikerjakan oleh perusahaan dan orang dari luar daerah Maluku. Padahal, para kontraktor lokal yang ikut tender namun tidak dimenangkan, ikut membayar pajak untuk membiayai APBN.

“Kita akan menyurati Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR bahwa di BP2JK Maluku sangat sarat dengan KKN. Dan terjadi penguasaan proyek oleh beberapa kontraktor yang diduga akrab dengan oknum-oknum pejabat BP2JK Maluku. Kita juga akan minta ke Dirjen Bina Konstruksi agar dapat melakukan pembersihan orang-orang lama yang ada di BP2JK Maluku. Sehingga, tidak ada upaya-upaya permainan jahat pada proses tender proyek lagi. Yang mana mereka ini sering melakukan koordinasi dengan para rekanan sebelum tender proyek dibuka,” beber Fachrudin. .

Setelah menyampaikan seluruh akumulasi kekecewaan, para demonstran ini mengancam akan kembali dengan masa yang lebih besar, apabila semua tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam kurun waktu 24 jam. (IAN)

Comment