by

BP2W Maluku Kebagian Rp 245 M Program Strategis

Ambon, BKA- Pemerintah lewat Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, memberikan kepercayaan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Maluku untuk mengelola dana sebesar Rp 245 miliar.

Dana tersebut akan digunakan BP2W Maluku untuk mendanai sejumlah program strategis rehabilitasi/renovasi, maupun pembangunan. Misalnya, merenovasi pembangunan gedung madrasah dan sekolah umum disembilan kabupaten/kota di Maluku, minus Kota Ambon, Tual dan Kabupaten Aru.

Kepala BP2W Maluku, Abdul Halil Kastella, mengaku, ada tujuh unit gedung MTs dan MA yang akan di rehab. Yakni, satu gedung di Kabupaten Maluku Tenggara(Malra) dan enam enam gedung di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dengan alokasi anggaran sekitar Rp 13 miliar yang diambil dari anggaran Rp 245 miliar itu.

Untuk sekolah umum dibawa Dinas Pendidikan, katanya, akan dilaksanakan dalam enam kegiatan perbaikan, pada jenjang SD dan SMP, sesuai usulan kabupaten/kota. Sedangkan SMA tergantung adanya usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Namun sejauh ini tidak ada.

Namun proses pekerjaan pada program tersebut belum bisa dilakukan saat ini, karena masih dalam proses pelelangan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Maluku.

“Proses lelang ini kan masih berlangsung di BP2JK Maluku. Harapan kami, agar dalam minggu-minggu ini sudah harus selesai. Kalau sudah selesai, terus diserahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), makan nantinya sebagai PPK akan mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ), atau kontrak kerjasama dengan perusahaan yang menang tender. Distu langsung kita lakukan penandatangan kontrak kerja,” jelas Kastella.

Dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan, baik madrasah maupun sekolah umum, itu dilihat berdasarkan kondisi bangunan, baik berat dan sedang atau bisa saja dilihat dari kondisi masa bangunan itu.

“Kalau rehab, bisa saja kita mulai pekerjaanya dari pasang dinding dan atap, kalau itu rusak berat. Tapi kalau mau dilihat juga seperti bangun baru, tapi nomenklaturnya rehabilitasi/renovasi,” terangnya.

Tambahnya, sebagai APBN 2021, proyek yang dikerjakan juga dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dengan kata lain, deadline harus bisa dilaksanakan dalam tahun ini.

“Semua tergantung Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) saja. Kalau BP2JK sudah serahkan BAHP nya ke kita, kita langsung terbitkan SPPBJ, karena ini sudah terlalu lama. Harusnya, kalau jadwal Perpres itu 45 hari, tapi ini sudah masuk kurang lebih 60 hari. Sehingga diupayakan akhir Maret sudah bisa diselesaikan, karena hampir kurang lebih 102 sekolah/madrasah negeri yang harus dikerjakan di tahun anggaran ini,” pungkasnya.(RHM)

Comment