by

BPBD Tunggu Laporan Empat Wilayah Bencana

BPBD Provinsi Maluku, hingga kemarin masih menunggu laporan data kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di empat wilayah beberapa waktu lalu.

Gubernur Maluku, Murad Ismail telah menetapkan SK Darurat Bencana sejak 13 Juli kemarin, untuk empat wilayah tersebut. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masing-masing BPBD pada empat wilayah itu, serta penetapan status Darurat Bencana oleh para bupati dan walikota di wilayah dimaksud.

Empat wilayah ini diantaranya Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Buru, dan Seram Bagian Timur (SBT).

Kepala BPBD Maluku, Henri Far-Far, kepada wartawan, Minggu (18/7) mengaku, sampai saat ini pihaknya masih menunggu laporan data kerusakan dari empat wilayah dimaksud, untuk ditindaklanjuti.

“Kota Ambon, Buru, SBT dan Maluku Tengah telah ditetapkan sebagai Darurat Bencana. Hanya saja untuk melaporkan data kerusakan ke BNPB, kita masih menunggu dulu data dari daerah-daerah ini. Sebab baru sebagian saja yang dimasukkan, sebutnya.

Ia menjelaskan, dari empat daerah tersebut, baru sebagian data kerusakan di Kota Ambon dan Maluku Tengah yang telah dimasukan. Sementara Kabupaten Buru dan SBT belum sama sekali.

“Di Kota Ambon baru sebagian. Begitu juga di Maluku Tengah, yang terdata baru di Leihitu dan Salahutu. Kita masih menunggu semua data kerusakan dari empat daerah rampung dulu, baru bisa dilaporkan ke pusat,” bebernya.

Far Far menambahkan, data tersebut penting untuk segera dimasukkan ke Provinsi Maluku, agar gubernur sebagai penanggung jawab Posko Komando Penanggulangan Bencana, dapat melaporkan berbagai kerusakan yang ada.

“Ini penting agar bisa melaporkan berbagai kerusakan yang terjadi, akibat bencana longsor dan banjir di tiga kabupaten dan Kota Ambon kepada BNPB, Mendagri, Menkeu dan Menteri PPN atau Kepala Bapennas,” pungkasnya.

“Setelah semua kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di empat daerah terdata lengkap, maka gubernur akan mengajukan permohonan penanganan kerusakan akibat bencana. Untuk kemudian bisa disetujui oleh Pemerintah Pusat,” tutup Far-Far. (MG-2)

Comment