by

BPJN Tuding BP2JK, Penyebab Proyek Jembatan SBT Mangkrak

Ambon, BKA- Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara tuding BaLai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Maluku, sebagai penyebab mangkraknya dua proyek jembatan di Kabupaten Seram bagian Timur (SBT).

Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional II Maluku, Berty Leatemia, mengungkapkan, mangkraknya proyek jembatan Waitusa dan Waipulu di Kecamatan Siwalalat senilai Rp 140 miliar lebih dari APBN, akibat adanya kesalahan administrasi pada proses tender yang dilakukan BP2JK Maluku.

kesalahan administrasi itu ditemukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR, pada proses pelaoran administrasi. Karena terdapat dua tanda tangan yang berbeda alias palsu pada PT Number One Konstruksi, yang mengerjakan proyek Jembatan Waitusa.

Hal itu ditemukan Irjen Kementerian PUPR, ungkap Leatemia, setelah BP2JK menetapkan PT Number One Konstruks sebagai pemenang. Spesimen tanda tangan pada laporan administrasi yang diupload dengan yang diserahkan langssung, berbeda.

Ironisnya lagi, katanya, penetapan pemenang tender tersebut dilakukan tanpa melalui waktu sanggahan. Sehingga langsung mengajukan berita acara pemenang tender ke pihak BPJN, untuk selanjutnya dilakukan penandatangan kontrak kerja.

Hal itu baru diketahui pihak Irjen, katanya, setelah ada laporan dari perusahan yang kalah tender, yakni, PT Wirakasa Konstruksi dan PT Prima Pratama Konstruksi.

Kedua laporan peserta lelang yang kalah itu ditindaklanjuti Irjen Kementerian PUPR, dengan melakukan audit. Hasilnya ditemukan ada push bulding.

Meskipun kedua proyek sudah dikerjakan sekitar 13 persen hingga 14 persen, namun pembatalan kontrak kerja tetap dilakukan berdasarkan rekomendasi Irjen.

Bukan hanya merekomendasikan pembatalan kontrak kerja, Irjen juga merekomendasikan untuk mem-blacklist perusahan yang dimenangkan BP2JK. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPJN, mendapat teguran keras.

“Jadi ada dua rekomendasi Irjen, putus kontrak kerja dan blacklist, termasuk PPK saya juga ditegur. Sementara PPK-nya tidak tahu menahu dengan proses lelang itu,” jelas Leatemia, kepada awak media, Selasa (30/3).

Karena pemutusan kontrak itu bukan angsi kesalahan pihak kontraktor dalam proses pelaksanaan proyek, tapi karena proses lelang yang bermasalah. Sehingga pihak BPJN bersedia mengganti semua kerugian pihak kontraktor.

Namun proses perhitungan kerugian itu harus melalui hasil audit yang dilakukan BPKP. Sehingga besar jumlahnya yang diganti, akan sesuai dengan hasil audit.

“Secara fisik, proses pekerjaan yang sudah ada dilapangangan, Waipulu sudah 13 persen lebih dan Waitusa 14,45 persen, langsung cloos pekerjaan karena secara hukum kontrak sudah selesai. Proses ganti ruginya menunggu hasil audit,” terangnya.

Agar proyeknya tetap dikerjakan lagi, BPJN melakukan usulan audit ke BPKP, untuk selanjutnya dilakukan lelang ulang. Namun usulan untuk dilakukan audit oleh BPKP ditolak. Sebab dari hasil rekomendasi temuan Irjen, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan secara khusus, guna mengantipasi ada bentrok di internal BP2JK.

“Jadi selama belum ada hasil audit dari BPKP, kita tidak bisa melakukan lelang ulang. Terkait dengan rekomendasi blacklist, kita juga sudah melakukan blacklist tertanggal 8 Maret kemarin,” ucapnya.

Terhadap kebutuhan masyarakat SBT, BPJN berjanji tetap berupaya untuk dilakukan proses lelang uang. Namun semuanya menunggu hasil audit inspektorat terlebih dahulu, kemudian meminta kembali BPKP untuk mengaudit jumlah kerugian yang akan digantikan.

“Jadi yang kemarin tandatangan kontrak untuk Waipulu PT Pena Mas Konstruksi dan Waitusa PT Number One Konstruksi. Dan PT yang datang, tanda tangannya tidak sama. Sehingga kami blacklist,” tukasnya.

Sebelumnya, penanggung jawab komunikasi publik BP2JK Maluku, Fengki Kotalewala, mengatakan, tugas dan tanggung jawab BP2JK hanya sebatas pengadaan barang dan jasa. Termasuk proses penetapan pemenang tender proyek dua jembatan di SBT.

“Kami sudah berproses dan sudah menentukan pemenang tender. Memang tugas pokok dan fungsi kami hanya sebatas penetapan pemenang. Selanjutnya, proses lain bukan tugas kami,” jelasnya.

Menurutnya, proses adimistrasi yang dilakukan BP2JK Maluku sudah sesuai mekanisme proses tender. “Jadi memang sampai dibatas itu saja tugas kami. Kalah mau tanya soal kenapa kontrak dibatalkan, tanya Irjen saja,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Provinsi Maluku saat melakukan agenda pengawasan, menemukan ada proyek dua jembatan mangkrak milik BPJN Maluku di SBT.

Mangkraknya proyek itu akibat pembatalan kontrak kerja oleh BP2JK terhadap dua perusahan yang sebelumnya ditetapkan sebagai pemenang olah BP2JK sendiri.

Yang menurut informasi pembatalan akibat adanya dugaan keselahan adiminstrasi berupa pemalsuan tanda tangan saat proses tender berlangsung di BP2JK, sayangnya pihak BP2JK sendiri enggan untuk menjelaskan.(RHM)

Comment