by

BPKP Akan Garap Fery Tanaya

Ambon, BKA- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku menjadwalkan pemeriksaan Fery Tanaya pada Rabu (25/11), besok, dalam kasus dugaan korupsi penjualan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Namlea, Kabupaten Buru.

Pengacara Fery Tanaya, Henry Lusikooy, yang dikonfirmasi BeritaKota Ambon, mengungkapkan, agenda pemeriksaan terhadap kliennya sebagai saksi itu sebenarnya sudah diagendakan sejak 18 November, pekan lalu. Tapi karena kliennya berada di luar daerah, sehingga pemeriksaan terhadap dia diagendakan pada Rabu besok.

“Sebenarnya, pemeriksaan itu Rabu kemarin. Tapi karena beliau (Fery Tanaya) di luar daerah, makanya kita akan memenuhi panggilan BPKP Besok. Pemeriksaan itu sebatas klarifikasi keterangan Fery saat di penyidik Kejati,” ungkap Henry, saat ditemui di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (23/11).

Untuk perkara tersebut, dia akan mengarahkan kliennya untuk menjawab sesuai dengan apa yang telah disampaiklan dihadapan penyidik Kejati Maluku. “Kalau luar dari pada itu, kita tetap arahkan untuk tidak boleh menjawab. Prinsipnya seperti itu. Dan sebagai warga negara yang baik, kita tetap menghormati proses hukum yang berlangsung,” pungkasnya.

Sebelumnya, berkas kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea yang kini dalam perhitungan nilai kerugian negara, terus digali tim auditor BPKP Maluku-Malut.

Menurut Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, tim auditor BPKP Maluku baru saja memeriksa saksi ahli dalam perkara ini. “Tim auditor baru saja periksa saksi ahli dalam kasus ini. Hal ini digali guna mengetahui pendapat ahli terkait kasus ini,” ungkap Sapulette, baru-baru ini.

Selain itu, tim auditor juga dikabarkan sedang melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi terkait. “Saksi yang pernah diperiksa ditingkat penyidik Kejati, akan dipaggil untuk diperiksa ulang, guna mengklarifikasi keterangan-keterangan yang bersangkutan, apakah cocok dan benar atau tidak,” jelas juru bicara Kajati Maluku itu.

Diberitakan sebelumnya, berkas kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi PLTMG di Desa Sawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru, diaudit ulang tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku.

Proses audit ulang tersebut diminta penyidik Kejati Maluku, setelah adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru, pasca hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan permohonan praperadilan Ferry Tanaya, dan menggugurkan status tersangkanya.

“Terkait Perkara Pengadaan Lahan untuk pembangunan PLTMG Namlea, auditor akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara kembali,” ujar Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada koran ini, 2 November lalu.

Terpisah, Kepala BPKP Maluku, Rizal Suhaeli, yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, berkas perkara PLTMG Namlea ini diaudit ulang, mengingat penyidik melakukan penyidikan ulang terkait kasus tersebut.

“Jadi kita akan audit ulang berkas perkara itu. Sebelumnya kerugian negara yang diaudit mencapai Rp 6 miliar lebih,” ungkapnya.

Menurutnya, proses audit untuk berkas perkara itu sudah berjalan, mengingat penyidik marathon melakukan penyidikan. “Penyidik minta ulang proses audit. Kami audit kembali, dan sudah jalan sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, hasil audit BPKP Maluku menemukan kerugian negara Rp 6 miliar lebih dalam pembelian lahan seluas 48.645, 50 hektar di Desa Sawa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru tahun 2016 oleh PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Lahan itu dibeli dari pengusaha Ferry Tanaya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG ) 10 megawatt.(SAD).

Comment