by

BPKP Bergerak ke Serut, Klarifikasi Berkas Korupsi SMAN 2

Ambon, BKA- Tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku-Malut dipastikan akan menyambangi Seram Utara (Serut), Kabupaten Maluku Tengah, terkait kepentingan audit kasus dugaan korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Serut.

Kacabjari Maluku Tengah (Malteng) di Wahai, Berti Tanate, mengatakan, kedatangan tim auditor tersebut untuk klarifikasi sejumlah saksi yang sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan tim penyidik, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan USB SMA Negeri 2 Serut.

“Sesuai koordinasi yang dibangun dengan auditor BPKP, dipastikan pekan ini, tim auditor BPKP sudah datang ke TKP (Seram Utara), untuk melakukan klarifikasi,” ungkap Tanate, Minggu (18/4).

Selain melakulan klarifikasi terhadap saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), katanya, auditor juga akan menghitung fisik proyek yang diduga bermasalah.

“Jadi ini tim auditor marathon nanti. Kita yakin, setelah mereka selesai melakukan klarifikasi, maka balik ke Ambon untuk melakukan perhitungan kerugian negara,” tandasnya.

Sebelumnya, tim penyidik Cabang Kejari Malteng di Wahai, resmi menaikan status kasus dugaan korupsi Pembangunan USB SMA Negeri 2 Serut ke tahap penyidikan.

Naiknya status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan setelah penyidik melakukan ekspos, yang digelar di Kantor Kajari Malteng, 30 Maret 2020 lalu.

Kacabjari Wahai, Berti Tenate, menegaskan, pihaknya memiliki alasan kuat untuk menaikan status dugaan korupsi pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara ke tahap penyidikan, lantaran cukup bukti.

“Jadi, kita ekspos perkara dugaan penyimpangan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi. Dalam ekspos ini, kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, karena bukti-bukti korupsi cukup kuat,” beber Tanate, 1 April 2020 lalu.

Tanate mengaku, meski begitu, pihaknya belum resmi menaikan atau menetapkan tersangka pada kasus dengan nilai anggaran Rp 2, 6 milyar tahun anggaran 2017 yang bersumber dari DAK itu.

Untuk diketahui, sejak proses awal pencairan dana pembangunan USB SMAN 2 Kobi, yang bersumber dari APBN 2017 itu, sudah dimulai dengan penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah.

“Jadi kegiatan ini dikelola panitia, uangnya dikelola bendahara. Ternyata, uang itu disimpan kepala sekolah, dibelanjakan dan pertanggungjawaban pun dilakukan oleh yang bersangkutan,” beber Tanate.

Disebutkan, karena proyek itu bersifat swakelola, jika ada uang kelebihan dari realisasi proyek itu harus ada pengembalian ke kas negara. Namun itu tidak dilakukan. Tak hanya itu, Jaksa juga menemukan sejumlah item pembangunan USB yang diduga fiktif.

“Karena dana itu swakelola, sehingga uang itu harus habis pakai. Jika ada uang sisa, itu harus dikembalikan atau tambah volume untuk item pekerjaaan dan itu tidak dilakukan,” katanya.

Dalam RAB, terdapat pembangunan tiga ruang kelas baru, kantor, perpustakaan, laboratorium dan gudang serta WC, termasuk mobiler. Jadi dalam pemeriksaan itu, ada volume yang memang spesifikasi teknisnya tidak sesuai.

“Contoh, pembangunan lapangan olah raga, volume ketebalan ternyata 10 cm, tapi yang terjadi hanya 3 sampai 4 cm. Sementara pembangunan laboratorium dan sanitasi itu tidak ada alias fiktif, tapi laporannya ada di situ,” katanya.

Hasil penghitungan sementara kerugian negara yang dilakukan penyidik dalam proyek itu, negara dirugikan mencapai Rp 895 juta.(SAD).

Comment