by

BPKP Klarifikasi Saksi Korupsi di DLHP

AMBON-BKA, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fris Nalle, mengungkapkan,BPKP akan segera menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian keuangan negara, kasus dugaan korupsi anggaran BBM di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, kepada penyidik Kejari Ambon.

Hal itu, kata Nalle, seuai informasi yang disampaikan tim auditor BPKP. “Infonya, dalam waktu dekat sudah selesai perhitungan, dan mereka langsung serahkan LHP kepada penyidik untuk menindaklanjuti lagi,” ungkap Nalle, Rabu (28/7).

Saat ini, katanya, tim auditor BPKP sedang melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi, untuk kepentingan perhitungan kerugian negara di skandal korupsi tersebut.

“Jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan saksi lanjutan oleh auditor BPKP. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses perhitungan kerugian negara, terhadap kasus ini,” ujarnya.

Baca: Tiga Terdakwa Taman Kota KKT Minta Dibebaskan

Terkait belum dilakukan penahanan terhadap para tersangka, terangnya, setiap penyidik mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) masing-masing. Sehingga untuk masalah penahanan, penyidik masih tetap berpatokan pada hasil audit kerugian keuangan negara.

“Pada prinsipnya, kita masih menunggu hasil audit. Jika hasil audit sudah di tangan penyidik, maka kita akan upayakan agar tersangka segera di tahan. Apakah nanti dilakukan upaya paksa terhadap tersangka atau apa, nanti saya informasikan kepada rekan-rekan wartawan,” pungkasnya.

Sebelumnya,Kejaksaan Negeri Ambon menetapkan tiga tersangka korupsi anggaran BBM di DLHP Kota Ambon. Yakni, Kepala DLHP Kota Ambon Lucia Izaak (LI) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Mauritsz Yani Talabesy (MYT) selaku Kepala Seksi Pengangkutan Bidang Kebersihan yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Ricky M. Syauta (RMS) selaku mantan Manajer SPBU Belakang Kota.

Hasil penyidikan tim jaksa terungkap, peran ketiga tersangka begitu dominan di kasus korupsi anggaran BBM tahun 2019-2020 di DLHP Kota Ambon.

Tim jaksa membidik tersangka, setelah kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan melalui ekspose perkara pada 19 Mei 2021. Hanya sepekan setelah dinaikkan ke penyidikan, tim jaksa penyidik yang diketuai Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy, langsung melakukan penetapan tersangka.

Tim jaksa fokus menyidik pengelolaan anggaran BBM tahun 2019 senilai Rp 5 miliar dan tahun 2020. Kerugian negara mencapai Rp 1 miliar lebih dalam pengelolaan anggaran BBM tahun 2019.

Sementara bahan keterangan dan data masih dikumpulkan tim jaksa untuk membidik korupsi anggaran BBM DLHP untuk armada angkutan sampah tahun 2020.

Baca: Jaksa Rampung Bukti Korupsi Bandara Banda Neira

“Kerugian sementara berdasarkan perhitungan penyidik sebesar Rp 1 miliar lebih dan akan berkembang untuk tahun 2020. Sementara kita kordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku untuk perhitungan (nilai kerugian negara),” kata Frits.

Ketiganya dijerat Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan korupsi Jo Pasal 55, 56 KUHPidana.(SAD)

Comment