by

Buamona Bantah Perlambat Penetapan Ranperneg

AMBON-BKA, Penjabat Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Idrus Buamona, bantah dianggap memperlambat proses penetapan Rancangan Peraturan egeri (Ranperneg) tentang Penetapan Matarumah Parentah dari marga Nurlette.

Menurutnya, sebelum usulan Ranperneg itu ditetapkan, harus dilakukan perbaikan dan uji publik. Sementara dua hal tersebut belum dilakukan hingga saat ini. Sehingga penetapan Matarumah Parentah dalam Perneg tersebut belum bisa ditindaklanjuti.

Hal ini untuk menjawab desakan dari Sekretaris Saniri Negeri Batu Merah, Abdul Rasyid Walla, lewat pernyataannya beberapa waktu lalu. Yang meminta penjabat untuk mempercepat proses pelantikan raja definitif di Negeri Batu Merah, sesuai instruksi Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang ditanda tangani Sekkot Ambon, A. G. Latuheru belum lama ini.

“Jadi tahapannya, harus antara lembaga saniri dan pemerintah negeri harus membahas catatan perbaikan yang disampaikan terhadap Ranperneg itu. Kemudian tahapan berikutnya harus ada konsultasi publik atau proses komunikasi dialogis antar pihak yang berkepentingan, guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan. Namun keduanya belum serasi disana, sehingga penetapan Matarumah Parentah belum bisa diletakan kalau draftnya Ranperneg itu,” terang Buamona, kepada media ini via seluler, Rabu (11/8).

Baca juga: Tim I DPRD Bahas PCR Bersama pihak Terkait

Selaku penjabat negeri, kata dia, dirinya harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, terkait terkait asal usul Matarumah Parentah. Sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan dan alasan belum ditetapkannya ranperneg dimaksud.

“Yang berikut, juga ada gugatan di PN. Terkait hak asal usul yang masih sementara berjalan, berdasarkan ketentuan umum pasal 1 point 24 matarumah parentah berdasarkan adat istiadat, sejarah, silsilah matarumah dan pemerintahan, Perda no 8 tahun 2017 yang harus dihormati. Sehingga kita harus bijak dalam mengambil satu kesimpulan untuk diputuskan,” tandasnya.

Sementara terkait intruksi Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang ditanda tangani Sekertaris Kota, A. G. Latuheru, sambung dia, instruksi itu bersifat mempercepat proses penetapannya. Namun harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Sementara ada beberapa pentahapan yang belum diselesaikan. Dan jika dipaksanakan, justru bisa berdampak terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau dari Pemerintah Kota (Pemkot) tinjau suratnya, itu kan pembahasan yang sementara kita jalan saat ini. Dan kalau instruksi pak Walikota sesuai SK yang tertuang, salah satunya itu untuk mempercepat proses. Tapi tentu harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga kalau sudah ditetapkan tidak lagi ada masalah dikemudian hari,” cetus dia.

Diakuinya, bukannya tidak mau menandatangani pengesahan Ranperneg, tetapi karena ada pentahapan yang belum diselesaikan. Sementara hal itu merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilakukan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga:
Pilkades Serentak Ditunda Hingga Oktober

“Disini kembali perlu saya tegaskan, kalau Penjabat bukan tidak mau mengesahkan Ranperneg itu. Tetapi Penjabat ingin bekerja secara profesional. Yaitu, ikut mekanisme atau prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Kerena didalam Peraturan Daerah (Perda) Walikota Ambon nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, lanjut Buamona, dalam menyusun Ranperneg wajib dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat negeri. Untuk mendapat masukan terhadap apa yang dibahas, yang tidak lain adalah Ranperneg.

“Saya tidak bermaksud untuk melanggar perintah walikota. Dalam instruksi walikota itu sudah jelas yang memerintahkan segera melakukan proses. Tapi ada hal-hal yang belum selesai dalam pentahapannya. Sehingga prosesnya tidak keluar dari Perda yang berlaku,” pungkas Buamona. (RHM)

Comment