by

Buka Keterisolasian, APBD 2021 Diharapkan Diarahkan Pada Kegiatan Konektivitas

Ambon, BKA- Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hata Hehanussa, berharap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku 2021 dimanfaatkan sebaik-bainya untuk berbagai kegiatan skala prioritas.

Salah satu kegiatan prioritas, kata Hehanussa, yakni, membuka konektivtas sejumlah pulau maupun daerah yang dianggap masih terisolasi hingga sekarang, baik dari segi komunikasi maupun transportasi.

Untuk itu, katanya, pemerintah jangan hanya fokus pada kegiatan penangan Covid-19, lalu mengenyampingkan kegiatan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan prioritas lain untuk memenuhi hajat hidup masyarakat miskin dan daerah terpencil di Maluku.

Menurutnya, untuk masalah kesehatan, bukan hanya masalah Covid-19 yang harus diperhatikan, namun masih ada juga masalah stunting yang butuh perhatian bersama.

“Kalau penanganan Covid ini sudah terstruktur, baik sistim maupun anggaran. Sehingga saya berpikir, jangan sampai fokusnya cuma hanya di masalah Covid, lalu abaikan berbagai kegiatan infrastruktur dan kegiatan prioritas lain yang menyangkut dengan hajat hidup masyarakat miskin yang ada pada daerah terpencil itu tidak terpenuhi,” ujar Hehanussa, Senin (28/12).

Yang terpenting, lanjutnya, alokasi APBD 2021 diharapkan dapat memenuhi semua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku, yang sebagaimana diharapkan Gubernur Maluku, merata pada semua kabupaten/kota.

Untuk itu, ungkapnya, pada pembahasan anggaran sebelumnya, DPRD Provinsi Maluku memang intens melihat penempatan setiap pagu anggaran pada 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku.

“Yang kita butuhkan dalam APBD 2021 harus ada perimbangan, sehingga jangan hanya terfokus pada kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kota Ambon dan tidak ada lagi tebang pilih antara anggaran yang satu dengan yang lainnya, seperti Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Seram Bagian Barat (SBB) termasuk Seram Bagian Timur (SBT). Sehingga beban mereka jangan hanya diberikan ke kabupaten saja. Tapi minimalnya itu ada proyek strategis yang membuka akses masyarakat, yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku,” pungkasnya. (RHM)

Comment