by

Bukti Kepemilikan Lahan Jefry Yaran “Cacat Hukum”

Ambon, BKA- Pengacara tergugat Resa Fordatkosu, yakni, Marten Fordatkosu dan Garlos Falirat, yakin pihaknya akan memenangkan sidang perdata objek sengketa lahan pada Petuanan Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Saumlaki, No Rek Perkara: 34/Pdt.G/2020/PN Sml.

Optimisme itu muncul karena kedua pengacara itu yakin, kalau bukti kepamilikan lahan milik penggugat Jefry Yaran, diduga cacat hukum.

Sebab bukti Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/209/DL//2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dimiliki penggugat Jefry Yaran, hanya menerangkan bahwa tanah yang dilepaskan kepada Jefry Yaran terletak di Petuanan Desa Lauran. Namun tidak jelas disebutkan Petunan Desa Lauran yang mana?

Padahal, kata Marten Fordatkosu, lokasi petuanan Desa Lauran sangat banyak. Ada daerah Watruin, Bangematan, Kalakwasu Sepan dan lain-lain.

“Nah lokasi tanah dalam surat pelepasan yang dimiliki oleh Jefry ini tidak jelas lokasinya dimana? Hanya disebut dalam petunan Desa Lauran. Maka hal ini sudah bisa diketahui, bahwa surat pelepasan itu cacat demi hukum,” Tegas Marten, Selasa (26/1).

Selain tidak menyebutkan lokasi tanah dengan jelas, lanjutnya, surat pelepasan tersebut pun didalamnya terdapat dua indikasi perbuatan hukum, yaitu, pelepasan dengan kompensasi dari jual-beli dan hibah.

“Terhadap dua indikasi hukum ini juga sangat membingungkan, apakah Jefry Yaran memiliki tanah berdasarkan pelepasan dari kompensasi jual-beli atau Jefry Yaran mendapat tanah tersebut secara hibah? Ini membingunkan juga. Kita mau pakai yang mana ini,” jelasnya.

Sementara itu, disinggung mengenai apa yang menjadi parameter atau ukuran, sehingga dia mnyebut surat pelepasan hak milik Jefry Yaran itu cacat hukum, Marten mengatakan, parameternya ada tiga aspek. Yakni, aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

“Jadi semua ada mekanismenya. Dan menurut kami selaku kuasa hukum tergugat, aspek-aspek ini tidak dilakukan secara jelas oleh penggugat dalam memperoleh surat pelepasan hak tanah,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, dalam persidangan diungkapkan Saksi Adnreas Sikafir sebagai orang yang memiliki tanah yang dijual ke Jefry Yaran selaku penggugat, bahwa saksi tersebut tidak pernah diundang untuk mengukur tanah. Yang melakukan pengukuran adalah orang lain, yang notabene tidak memiliki hak dan sudah pasti tidak mengetahui luas tanah tesebut.

“Yang mengukur tanah ini Simon Sikafir. Dialah yang menjual tanah milik Saksi Andreas Sikafir kepada Jefry Yaran dan melakukan pengurusan hingga diterbitkannya surat pelepasan hak atas tanah tersebut. Akibatnya, pengukuran tanah tersebut telah masuk ke lokasi tanah milik Bapak Yoseph Arwalembun, yang saat ini diatasnya terdapat bangunan milik tergugat Resa Fordatkosu. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa luas tanah dalam surat pelepasan yang dimiliki oleh Jefry Yaran telah melebihi ukuran yang sebenarnya. Sementara itu, mengenai luas ukuran yang sebenarnya milik saksi Andreas Sikafir hanyalah seluas 40 meter kali 20 meter. Sedangkan yang terterah dalam surat pelepasan, luas tanahnya adalah 40 meter kali 38 meter atau seluas 1.520 meter per segi. Dan hal tersebut telah disampaikan secara tegas oleh Saksi Andreas Sikafir dalam persidangan,” bebernya.

Ditambahkan Garlos Falirat yang juga pengacara tergugat Resa Fordatkosu, soal aspek formalitas gugatan dalam perkara tersebut, penggugat telah melakukan perubahan pada pokok perkara, yaitu, mengenai luas tanah yang menjadi sengketa. Pertama tanah yang menjadi sengketa seluas 1.520 meter per segi, kemudian luas tanah sengketa berubah menjadi luas 720 meter per segi, kemudian berubah lagi menjadi 702 meter per segi. Terhadap perubahan gugatan ini, katanya, maka telah masuk pada pokok perkara.

Memang, ungkapnya, perubahan gugatan itu adalah hal yang tidak dilarang dalam prakter peracara di pengadilan perdata. Namun sepanjang perubahan tersebut mengenai hal-hal yang tidak substansial, seperti, salah pengetikan nama atau terjadi kekuarangan hukum atau menegaskan maksud dari kata atau kalimat tertentu. Tapi kalau perubahan tersebut telah masuk pada substansi perkara, yaitu, pokok perkara itu sendiri, maka tentu perubahan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum. Dan konsekuensi terhadap perubahan-perubahan yang dilakukana oleh penggugat yang telah masuk pada substansi perakra/pokok perkara, maka gugatan harus dinyatakan ditolak.

“Pada prinsipnya, kita ini bukanlah advokat “kaleng-kaleng”. Ini sudah teruji dengan menangani kasus-kasus besar. Jadi untuk perkara ini, kita sudah yakin bahwa majelis hakim akan tolak gugatan penggugat,” tegasnya.

Kedua pengacara muda ini juga berharap, semoga majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, dapat mempertimbangkan faktor keadilan dan kebenaran dalam perkara ini. “Majelis hakim juga harus bersandar pada ketentuan hukum yang berlaku, serta mengedepankan asas independensi hakim yang tidak terpengaruh dengan hal-hal lain di luar fakta persidangan, sehingga putusan yang diucapkan nanti memiliki nilai keadilan bagi masyarakat,” pungkas Garlos. (SAD).

Comment