by

Bukti Korupsi ADD Haria Terus Digali

Tim penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua terus menggali bukti kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haria, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah (Malteng).

Hal ini dilakukan, dengan terus menggelar pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait yang diduga mengetahui langsung aliran dana ADD dan DD tersebut.

“Jadi kita masih terus periksa saksi-saksi dulu, semua bukti ini kita dalami,” ujar Kepala Cabang Kejari Ambon di Saparua, Ardy, ketika di hubungi melalui selulernya, Selasa, (18/5).

Menurutnya, dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada, penyidik telah menggarap puluhan saksi dalam perkara ini.
“Sudah periksa puluhan saksi. Tapi yang jelas, kasus korupsi ini tidak bisa kita cepat-cepat. Harus melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan kasus,” tegasnya.

Untuk itu, tambah jaksa satu bunga melati itu, masyarakat diharapkan agar bersabar dan menanti titik terang dari penyidikan kasus ini.
“Saya berharap masyarakat bersabar. Semua pasti jalan sesuai dengan aturan main,” tandas Ardy.

Sebelumnya, Kepala Cabang Kejari Ambon di Saparua, Ardy, mengatakan, tim penyidik tidak mau terburu-buru dalam menetapkan tersangka dalam kasus ADD dan DD Haria.
Bahkan dari penyidikan kasus itu, sejumlah pihak terus dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, termasuk Bendahara Haria, inisial JS.

Menurut Ardy, bendahara Haria telah diperiksa sejak 4 Mei lalu. Pemeriksaan itu mungkin akan dilakukan selama empat hari.

“Pemeriksaan terhadap bendahara kemungkinan berlangsung selama 4 hari. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu, tindak pidana dalam kasus ini seperti apa,” jelas Ardy.
Bendahara Haria, JS, lanjut dia, diperiksa karena yang bersangkutan mengetahui aliran dana masuk dan keluar, terkait proses pengelolaan ADD dan DD tersebut.
“Bendahara kan yang kasi keluar uang. Dia juga yang mempunyai peran penting terkait laporan-laporan pertanggungjawaban yang ada,” jelasnya.

Ardy menambahkan, sebelum menggarap bendahara, tim penyidik telah memeriksa 6 saksi lain dari kalangan masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni.
“Dari hasil pemeriksaan, rumah yang diserahkan kepada warga ini dikerjakan tidak selesai, namun dalam LPJ dilaporkan rampung 100 persen,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kecabjari Ambon di Saparua menaikan status kasus dugaan korupsi DD dan ADD Haria tahun 2018 senilai Rp 2 miliar, dari penyelidikan ke penyidikan.

Pengusutan kasus tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat setempat. Dari laporan itu, ada sejumlah laporan pertanggungjawaban yang item-item pelaksanaannya di-mark-up.
Misalnya saja, pekerjaan lapangan Voly, pekerjaan jalan lingkungan, pembangunan PAUD, Jambanisasi, Rumah Layak Huni, dan pemberdayaan.(SAD)

Comment