by

Bupati dan BPBD SBB Dituding Gelapkan Dana Gempa

Bupat Seram Bagian Barat (SBB), Muhammad Yusran Payapo, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBB, dituding gelapkan dana bantuan rumah/bangunan terdampak gempa bumi magnitudo 6,8 yang mengguncang Pulau Ambon dan Pulau Seram 26 September 2019 lalu.

Tudingan itu disampaikan Aliansi Mahasiswa SBB dalam aksi demo di pelataran Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Jumat(11/6).

Koordinator Lapangan (Korlap), Achel Rahayaan, dalam orasinya, meminta lima Anggota DPRD Maluku yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) SBB, yakni, Iqbal Payapo, Asri Arman, Samson.R. Atapary, Turaya Samal dan Hatta Hehanussa, agar segera menindaklanjuti kerasahan masyarakat terdampak gempa bumi di kabupaten tersebut.

Achel mengungkapkan, pengelolaan dana bantuan perumahan bagi masyarakat terdampak gempa 2019 lalu, dikelola Bupati dan BPBD secara tidak transparan. Bahkan terkesan ada penggelapan.

Akibatnya, lanjutnya, ada sebagian masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut, sampai sekarang belum mendapat bantuan. Padahal alokasi anggaran bantuan yang diberikan pemerintan pusat lewat Provinsi Maluku sebesar Rp 37 miliar.

“Seluruh masyarakat SBB mengeluh, bahwa kucuran anggaran terdampak gempa bumi bagi SBB itu digelapkan oleh Bupati dan BPBD SBB, karena tidak meratanya pembangunan rumah terdampak gempa. Hal ini yang menjadi keresahan, sehingga kami datang di kantor dewan yang megah ini,” ungkap Achel.

Selaku masyarakat SBB yang juga terdampak gempa, dia meminta, Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil SBB melakukan kunjungan ke masyarakat, untuk mengetahui permasalahan bantuan gempa secara tepat.

“Inilah warga SBB bertanya-tanya, apakah rumahnya yang terdampak gempa bumi, apa benar telah mendapat bantuan atau tidak. Karena dari anggaran bantuan itu, tidak terbagi secara merata,” bebernya.

Setelah sekian lama berorasi, para pendemo kemudian membacakan pernyataan sikap kepada DPRD Maluku, yang diterima Kabag Umum Sekretariat DPRD Maluku, Muhammad Padang.

Ada beberapa point tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa SBB pada aksi itu. Diantaranya, meminta DPRD segera melakukan evaluasi anggaran gempa yang dikucurkan ke SBB. Mendesak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban bupati dalam pengelolaan anggaran gempa.

Kemudian, meminta DPRD mengavaluasi BPBD terhadap ketidakmeratanya pembangunan terdampak gempa, kerena semua persoalan terdampak gempa telah diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 8, yang menyebutkan Pemerintah Daerah (Pemda) harus bertanggungjawab dalam penyeleanggaraan penanggulangan bencana.

Mereka juga medesak DPRD Provinsi Maluku untuk segera memanggil BPBD SBB, untuk meminta pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran bangunan rumah bagi masyarakat terdampak gempa bumi.(RHM)

Comment