by

Bupati Diminta Kaji Ulang Ijin Berlayar ke MBD

Ambon, BKA- Plt Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Melky Lohi, diminta untuk mengkaji ulang instruksi bupati tentang perpanjangan pengendalian transportasi pada masa persiapan adaptaasi kebiasaan baru, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di MBD.

Terkait kebijakan itu, sebelumnya, Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach, mengeluarkan kebijakan isinya membatasi jumlah penumpang kapal yang menuju kabupaten itu.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias mengatakan, instruksi bupati yang hanya mengijinkan 100 penumpang sekali perjalanan dari Ambon ke MBD, merupakan kebijakan yang tidak mementingkan kepentingan masyarakat.

“Misalnya, Kapal KM Cantika Lestari 77 B ini kan kapasitasnya 700 penumpang, tapi di ijinkan hanya 100 penumpang. Lalu kalau warga yang tadi batal berangkat karena aturan itu, mereka korban tidak? Ini yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Jangan pikir hal ini biasa-biasa saja. Pemerintah itu hadir untuk memberikan solusi, bukan masalah baru,” ungkap Anos, Senin (26/10).

Menurut Politisi senior Partai Golkar itu, sebagian besar masyarakat MBD yang tinggal di Kota Ambon, berkeinginan untuk pulang kampung. Tapi hal itu dibatasi oleh kebijakan bupati tersebut.

“Tolong pak Melki Lohi merevisi itu kebijakan yang ada. Kasihan, masyarakat ini mau pulang, tapi sulit. Ini masyarakat sudah susah, baru dibatasi terus. Kan kasihan,” jelasnya.

Putra MBD ini menegaskan, sepanjang masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan dan kapasitas kapal masih memadai, Pemerintah Kabupaten MBD harus mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai menyusahkan masyarakat tersebut.

“Jadi prisipnya naikan sedikit lah, 200 orang atau 300 orang. Itu jauh lebih baik. Masyarakat ini rindu sekali untuk pulang kampung. Mereka ini jenuh dengan keadaan Covid-19, sehingga tidak bekerja dengan baik. Penghasilan tidak ada, bahkan lapangan kerja untuk mereka pun tidak ada. Hal ini yang mesti dipikirkan pemerintah daerah,” terang Anos.

Untuk itu, Anos bermaksud untuk bekoordinasi dengan Plt Bupati MBD, Melky Lohi, untuk membicarakan hal tersebut dalam waktu dekat.

“Nanti saya juga akan koordinasi ke sana. sebagai wakil rakyat, saya tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Tidak perlu ada isu miring yang menuding, kalau ini ada kaitan dengan pilkada atau apa. Prinsipnya, ini keluhan murni dari rakyat, jadi saya akan koordinasi ke pemerintah daerah,” pungkas Anos. (SAD)

Comment