by

Bupati Janji Tindak Lanjut 10 Rekomendasi DPRD

DOBO-BKA, Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, berjanji untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang disampaikan (DPRD) setempat, dalam paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran 2020, pekan kemarin.

Sepuluh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ bupati, yaitu, pertama, perkembangan produk hukum daerah tiga tahun terakhir sangat memprihatinkan, karena setahun hanya bisa menghasiikan dua atau tiga produk hukum. Kenyataannya, masih banyak Ranperda yang belum ditindak lanjuti, khususnva Ranperda terkait Ijin Membangun Bangunan (IMB), retribusi pelelangan ikan, pengelolaan persampahan, penjuaien minuman beralkohol, pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain, yang semuanya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kepulauan Aru.

Kedua, kedisplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, lebih khusus tenaga guru dan tenaga kesehatan, masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, DPRD memerintahkan Bupati Kepulauan Aru untuk perlu mengambil langkah-langkah tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga:
Minim Perda, PAD Aru Turun

Ketiga, memerintahkan kepada Pemerintah Deerah Kabupeten Kepulauan Aru, agar dalam mutasi jabatan harus memperhatikan kompetensi keahlian.

Keempat, pada tahun 2020 terdapat sepuluh MoU kerja sama antara Pemesrintah Daerah dengan pihak ketiga, hal ini periu ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap konsekuensi anggaran yang dibebankan pada APBD akibat dari kerja sama ini.

Kelima, demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabdpeten Kepulauan Kepulauan Aru, maka DPRD memerintahkan kepada Pemerintah Daerah agar mempeshatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, agar setiap guru yang mengajar harus sesuai dengan kompetensi.

Keenam, memerintahkan kepada setiap Dinas atau Badan, agar lebih terperinci dalam menyampaikan program kegiatan yang dikerjakan peda Dokumen LKPJ.

Ketujuh, memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, agar dapat mempertahankan dan mengoptimalkan penggunaan sarana bangunan Puskesmas yang belum difungsikan, agar jangkauan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Dan memperhatikan penyebaran tenaga kesehatan di sepuluh kecamatan, serta kebutuhan dokter spesialis di RSUD yang menjadi kebutuban masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan kedepan semakin baik. Begitu juga dengan tenaga pengajar atau guru, agar dapat ditempatkan secara merata di sepuluh kecamatan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah yang ada.

Kedelapan, memerintahkan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, untuk menginstruksikan kepada Dinas Pertanian agar memperhatikan tenaga penyuluh dalam melaksanakan tugas. Karena dari pengawasan DPRD di lapangan, hampir tidak pernah ada tenaga penyuluh yang turun langsung ke desa-desa, untuk memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat. Dan diharapkan pada tiga kantor perwakilan sentra tanaman yang sudah ada dibeberapa kecamatan, segera diaktifkan atau dijalankan kembali, sehingga pembagian bantuan pertanian jangan hanya terfokus pada kota saja, tetapi perlu juga memperhatikan masyarakat yang ada di desa-desa.

Kesembilan, memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, serta meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Aru.

Kesepuluh, memerintahkan kepada Bupati Kabupati Kepulauan Aru, agar proses pencairan alokasi Dana Desa 20 persen pada tahun anggaran 2020 segera direalisasikan.

Baca juga: Kaum Milenial Dapat Cegah Stunting

Terhadap sepuluh rekomendasi DPRD tersebut, Gonga berjanji, akan menjalankan dan menindak lanjuti rekomendasi tersebut.

“Apa yang disampaikan DPRD yang terhormat dalam paripurna ini, akan ditindaklanjuti,” tutup bupati. (WAL)

Comment