by

Bupati Malra Diduga Terima Gratifikasi

Ambon, BKA-Jejak perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diduga terang-terangan terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Bahkan perbuatan KKN dalam bentuk dugaan gratifikasi itu, disinyalir melibatkan Bupati Malra, Muhamad Thaher Hanubun.

Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, mengaku, memiliki bukti perbuatan gratifikasi yang dilakukan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Bupati Muhamad Thaher Hanubun, dengan nilai bervariasi.

Uang tersebut diberikan kepada bupati, kata Sariwating, sebagai fee 15 persen terhadap sembilan proyek yang ada di lingkup Pemkab Malra pada 2020 lalu, yang nilai kontrak keseluruhan mencapai 25.8 miliar. Sehingga total fee yang diberikan kepada bupati sekitar Rp 3.8 miliar.

Sejumlah Kepala OPD yang memberikan vee tersebut, diantaranya, Kepala Bagian LPSE inisial HP, Kepala BKPSDM inisial MR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah inisial BR, dan sejumlah Kepala OPD lainnya.

“Ada beberapa kadis itu berikan uang kepada bupati. Uang itu pada waktu diserahkan, mereka kemudian berpose bersama bupati. Ini buktinya saya pegang,” ungkap Sariwating, Rabu (3/3).

Dengan adanya temuan seperti ini, kata dia, Kejati Maluku harus serius mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab beberapa pekan lalu, ada puluhan pemuda yang tergabung dalam gerakan Forum Penyambung Lidah Rakyat ( FPLRM) Maluku juga memasukan laporan dugaan korupsi, yang juga diduga dilakukan bupati bersama istrinya.

“Ada laporan juga disampaikan ke Kejati. Saya kira, laporan itu harus diusut jaksa, supaya bisa menjadi pintu masuk dalam membongkar dugaan gratifikasi besar-besaran ini. Karena diduga, sejumlah OPD memberikan uang itu dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak,” katanya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, untuk laporan yang dimasukan puluhan pemuda yang tergabung dalam gerakan Forum Penyambung Lidah Rakyat (FPLRM) Maluku terkait dugaan korupsi di Kabupaten Malra, saat ini, Kejati masih melakukan telaah laporan tersebut.

“Laporan itu masih di telaah. Karena kemarin, semua tim penyidik baru saja fokus sidangkan perkara Fery Tanaya di pengadilan. Jadi mungkin mereka baru mulai menentukan langkah selanjutnya. Dan ini bukan hanya laporan Bupati Malra, namun sejumlah laporan yang dilaporkan ke Kejati Maluku, akan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya,” tandas Sapulette, di Kejati Maluku, Rabu (3/3).

Sekedar tahu saja, pada 11 Februari lalu, puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Penyambung Lidah Rakyat ( FPLRM) Maluku menggelar demo di depan Kantor Kejati Maluku. Mereka meminta Kejati agar memeriksa Bupati Malra, Muhamad Thaher Hanubun dan istrinya.(SAD).

Comment