by

Bupati Malra Dinilai Tak Etis

Ambon, BKA- Tindakan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dan istrinya, Eva Elia, yang diduga turut mengatur paket proyek APBD di kabupaten yang dipimpinnya, dinilai tidak etis.

Hal itu disampaikan salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UKIM, Dr. Josephus Noya. Dia mengaku prihatin, kalau dugaan monopoli proyek APBD 2020 di Kabupaten Malra, memang dilakukan oleh bupati bersama istri.
Sebab, katanya, yang diharapkan masyarakat terhadap sosok bupati, yakni, sosok pemimpin yang bisa menjadi pelayan dalam mensejahterakan mereka. Bukan sebaliknya, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Menurutnya, sebagai Bupati, Thaher mesti menyadari, bahwa kabupaten yang dipimpinnya itu merupakan sebuah organisasi milik negara, yang harus diatur secara baik berdasarkan aturan yang berlaku. Bukan malah dijadikan sebagai lahan untuk sejahterakan keluarga, seakan-akan kabupaten itu merupakan milik pribadi.

“Saya tidak tahu masalah yang pasti, sehingga saya tidak bisa berasumsi. Tapi secara akademisi, kalau memang benar itu terjadi, maka hukum tidak akan berpihak untuk tindakan-tindakan seperti itu. Mereka harus sadar, bahwa kabupaten itu bukan milik pribadi, tapi organisasi kenegaraan. Jadi mesti diatur sesuai aturan yang ada. Proyek-proyek itu biarkan saja ditender sesuai aturan, jangan sama sekali ada intervensi bupati, apalagi mengatasnamakan perusahaan orang lain untuk kepentingan pribadi. Jika demikian, perusahaan yang bukan hasil intervensi dikemanakan. Tindakan itu yang bagi saya meyalahi aturan,” jelas Noya, kepada koran ini, Senin (8/3).

Persoalan demikian, katanya, harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Pasalnya, yang dilakukan oleh bupati dan istrinya itu sudah melanggar aturan.

“Dari segi hukum, kalau ternyata benar, saya pikir itu akan kena hukum. Tapi kalau istilah loncat jendela dan lain-lain, kemungkinan akan bebas dari hukum. Apalagi dari segi finansial bupati ya, tahulah,” ucapnya.
Bahwa lanjutnya, yang dilakukan bupati dan istri sudah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, prosesnya pun harus sesuai jalur hukum.

“Harus berjalan sesuai dengan koridor hukum, jika itu benar terjadi. Karena sebenarnya, bupati tidak boleh lakukan itu, sebab bertentangan dengan hukum. Nah, jika terkait persoalan itu, jika sudah melaporkan, maka sudah harus ada langkah awal dari pihak penegak hukum, sehingga masyarakat tidak lalu menilai begitu dan begini terhadap persoalan yang terjadi. Jadi harus diproses secara hukum, jika benar bupati dan istrinya monopoli proyek APBD untuk kepentingan pribadi,” tandas Noya.

Sebelumnya Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, mengatakan, paket proyek yang dimiliki istri bupati, misalnya, proyek perencanaan teknis peningkatan jalan Hotmix ruas jalan trans di Malra.

Proyek itu dikerjakan Dinas PU Kabupaten Malra, dengan kontraktor CV Surya Konsultan. Nilai kontrak sebesar Rp 900.000.000.
Ada juga proyek pengadaan belanja pakian olahraga untuk Sekertariat Daerah Kabupaten Malra, yang dimenangkan CV Nabyil Putra Mandiri, dengan kontrak Rp.515.000.000.

Selanjutnya, item proyek pembuatan studi kelayakan luas jalan trans Kei Besar, dengan nilai sebesar Rp.500.000.000. pemenangnya, CV. Kurniya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.
“Untuk proyek milik istri bupati pada tahun 2020 menggunakan APBD, ada 6 paket. Tiga yang saya sebutkan itu,” beber Sariwating, kepada Beritakota Ambon, Minggu (7/3).

Dari 6 paket proyek tersebut, lanjut dia, nanti setelah proyek selesai dikerjakan rekanan, baru proses pemberian fee dilakukan kepada istri bupati.
“Jadi ini seperti istri Bupati main dibelakang layar begitu,” ujar Sariwating.

Selain istrinya, bupati juga ikut main proyek APBD 2020.
Bupati juga punya proyek yang lain. Dan mekanisme atau cara untuk memenangkan proyek, itu sama saja seperti istrinya. Seolah-olah pake bendera lain, tapi pada prinsipnya itu milik orang nomor satu di daerah itu,” imbuhnya.

Sariwating mengungkapkan, dari sejumlah proyek tersebut, diduga yang turut mengatur semuanya adalah kepala LPSE. “Ini diduga ada gratifikasi besar-besaran juga. Karena sejumlah OPD terang-terangan bertemu dengan bupati, lalu menyerahkan uang dalam bentuk pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Semua itu diberikan sebagai perjanjian atas sejumlah proyek yang dikerjakan di Malra,” jelasnya.

Untuk itu, dia meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar segera memeriksa Bupati Malra dan istrinya. “Kejati secepatnya masuk untuk usut kasus ini. Sebab tidak bisa dibiarkan. Ini terjadi terang-terangan. Masa istri bupati dan bupati main proyek. Kejati segera panggil keduanya untuk mintai pertanggungjawaban hukum,” pungkas Sariwating.
(LAM/SAD)

Comment