by

Bupati Malra Tabrak Aturan Refocussing Anggaran

Ambon, BKA- Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, diduga menabrak aturan refocusing anggaran sesuai Intruksi Presiden RI Joko Widodo, ditengah pandemi Covid-19.

Tudingan itu tentu saja menambah citra buruk kepemimpinan M. Thaher Hanubun di Kabupaten Malra. Karena sebelumnya, dia juga diperhadapkan dengan dugaan monopoli proyek APBD 2020 di kabupaten itu bersama istrinya , Eva Elia, yang saat ini bergulir di Kejaksaan Tinggi Maluku.

Tudingan menambrak aturan refocussing anggaran yang dilakukan Bupati Malra itu kembali diungkap Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, Minggu (18/4).

Sesuai hasil investigasi yang dilakukan Lira Maluku, terang Sariwating, kalau 2020 lalu Pemkab Malra menganggarkan dana sebesar Rp 52 miliiar untuk penanganan Covid-19.

Dana itu berasal dari refocussing anggaran, sesuai Inpres No 4 tahun 2020 tentang refucussing kegiatan, relokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Refocussing anggaran itu diperuntukan bagi bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan pemulihan dampak ekonomi supaya dunia usaha tetap hidup di daerah.

Sesuai mekanisme, semua kegiatan yang dianggap tidak relevan atau tidak ada dalam koridor prioritas, seperti, pembangunan fisik atau pengadaan yang tidak mendesak, ditunda atau dibatalkan.

Celakanya, sebut Sariwating, hal itu tidak dijalankan oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun. Bahkan dari dana refucussing sebesar Rp 52 miliar itu, sebesar Rp 1,9 milliar dipakai untuk pembangunan fisik pengadaan barang.

“Pembangunan fisik berupa jalan hotmix akses masuk Desa Dian Pulau. Anggaran untuk proyek ini sebesar Rp 1,4 miliar, dengan kontraktor CV Evada Jaya. Kemudian, pengadaan speedboat oleh Setda Malra dengan anggaran sebesar Rp 530 juta, kontraktor CV Rahan Falav,” beber Sariwating.

Untuk itu, lanjut Sariwating, Bupati Malra dinilai telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Inpres No 4 tahun 2020. Sehingga dia meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memeriksa M. Thaher Hanubun, terkait masalah tersebut.

Tidak itu saja, Sariwating juga menilai kalau Bupati Malra tidak bisa melindungi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, terutama dalam menyediakan peralatan pendukung untuk melengkapi sarana kesehatan.

Selain itu, tambahnya, apresiasi perlu diberikan kepada institusi Kejati Maluku. Sebab laporan kasus dugaan korupsi monopoli proyek dan beberapa kasus lain dimasukan sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku pada 11 Pebruari 2021 lalu, telah ditindaklanjuti. Bahkan, penyelidik Kejati Maluku sudah memeriksa sebanyak 11 pejabat setingkat Kepala Dinas ( Kadis ), PPK, Kabag, maupun Kontraktor.

“Tentu kita harus apresiasi Kejati Maluku, karena mereka dinilai sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi di negeri ini. Bayangkan, laporan terhadap Bupati Malra masuk, tidak terhitung terlalu lama, mereka bergerak langsung usut,” tandasnya.(SAD).

Comment