by

Bupati MBD Buka Kegiatan RZWP-3K

beritakotaambon.com – Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th Noach, membuka rapat pengumpulan data dan penyusunan peta alokasi ruang dalam rangka revisi Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3K) Provinsi Maluku Tahun 2018 hingga 2038, yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Senin (22/11).

Dia berharap, rapat tersebut dapat memberikan berbagai pikiran, dalam rangka masukan untuk pengelolaan ruang laut di daerah, baik daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di kabupaten MBD.

“Dengan tidak adanya lagi kewenangan pemerintah kabupaten pada wilayah kelautan, maka ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk dapat memberikan masukan, sehingga bermanfaat bagi pengembangan kelautan di wilayah Maluku Barat Daya kedepan,” tandas Noach.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris, menyampaikan, terimakasih kepada Bupati MBD dan semua jajaran, yang selama ini telah membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku menilai MBD menjadi salah satu wilayah terpenting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, karena memiliki potensi strategis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Sehingga kepentingan sektor perikanan dan kelautan menjadi perhatian khusus.

“Dari 19 pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Maluku, 6 pulau diantaranya berada di wilayah MBD dan berada dalam konteks pengelolaan ruang laut. Bahkan keenam pulau-pulau kecil tersebut masuk dalam kawasan strategis nasional tertentu,” terang Haris.

Khusus menyangkut kondisi perikanan, katanya, wilayah MBD memiliki keragaman spesies yang termasuk paling banyak di Provinsi Maluku. Sehingga kepentingan kelautan dan perikanan kedepan adalah bagaimana menjaga keragaman dan kelimpahan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat MBD.

“Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP-3-K yang berlaku tahun 2018-2038, dokumen tersebut baru dapat direvisi setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, peraturan tata ruang laut harus di integrasikan dengan RT-RW yang ada di darat sebagaimana yang tertuang dalam Perda Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013,” jelasnya.

Untuk itu, dia berharap, adanya perhatian serius dari peserta yang hadir, guna memboboti RZWP-3-K yang telah disusun pada tahun 2017-2018, yang mungkin pada saat itu belum mengakomodir kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat lainnya.

“RZWP-3-K merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi. RZWP-3-K sendiri sebagai arahan pembangunan merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 3 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” tutup Haris. (GEM)

Comment