by

Bupati MBD Didesak Keluarkan SK TKD

Ambon, BKA- Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Yesry Lolopaly mendesak Bupati MBD, Benjamin Thomas Noach untuk secepatnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tenaga Kontrak Daerah (TKD) bagi pegawai kontrak, terkhusus guru.

Lewat rilisnya kepada koran ini, Kamis, (14/01), Yesry mengatakan, salah satu tujuan akhir negara yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa ada regulasi yang mengatur pada undang-undang nomor 23 tentang Pemerintah Daerah. Yang mana menempatkan urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pendidikan dasar. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius dari seluruh daerah dan juga bangsa serta negara, terkhususnya Pemerintah Kabupaten MBD.

Politisi Demokrat ini menilai, diketahui bersama, bahwa dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak lagi melakukan pengambilan dan perekrutan CPNS diseluruh Indonesia, terlebih di kabupaten MBD terjadi kekurangan bahkan kekosongan tenaga pendidik.

“Karena dari data BKD, untuk setiap tahunnya yang mengalami pensiun di MBD adalah lima puluhan. Dan ini angka yang sangat fantastis, sehingga membuat segala pelayanan publik bagi masyarakat mengalami kendala diseluruh bidang akibat persoalan tenaga,” ujar dia.

Khusus bidang pendidikan, lanjut Yesry, kurang lebih tujuh tahun mengabdi sebagai anggota legislatif, persoalan pendidikan di MBD sangatlah memperhatikan. Untuk itu, yang dapat menjawab persoalan tersebut adalah pemerintah daerah, agar segera adakan proses-proses guna menetapkan SK Bupati terhadap tenaga kontrak daerah.

Dan jika seandainya Pemkab MBD tidak secepatnya mengeluarkan SK TKD dan mereka dirumahkan berlarut-larut, maka dirinya yakin bahwa hal tersebut adalah satu kecaman terbesar untuk memperhambat. Bahkan membatasi hak anak-anak MBD yang saat ini dalam bangku pendidikan.

“Saya yakin sungguh kalau saja pemerintah daerah tidak memperhatikan hal ini, maka saya yakin dengan sunguh di tahun-tahun akan datang, SDM anak-anak didik yang ada di MBD tidak bisa bersaing dengan daerah-daerah lain,” sebutnya.

Dia berharap, Pemkab MBD dalam hal ini bupati, dalam waktu yang singkat segera melakukan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk menetapkan pegawai kontrak Daerah dalam waktu dekat.

Dan proses-proses seleksi, diharapkan kepada pemerintah daerah lebih mengedepankan tenaga kontrak yang berkualitas dan tidak boleh mengunakan pendekatan politis.

“Kita baru saja selesai Pilkada MBD. Jangan sampai ketika dalam seleksi, nantinya itu ada pendekatan politis untuk perekrutan pegawai kontrak daerah. Sehingga ada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, direkrut karena pendekatan politis. Maka saya harap, kepada pemerintah daerah agar dapat mengambil pegawai kontrak daerah itu sesuai dengan kualitas, bukan pendekatan politis,” harap dia. (BKA-4)

Comment