by

Bupati MBD Keluarkan Instruksi Pembatasan Pelaku Perjalanan

Ambon,BKA- Dalam Rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) selama bulan suci Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 Hijriyah, Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach, mengeluarkan Instruksi Nomor 188.45.5/86.a/2021 tentang pengendalian transportasi tertanggal 5 Mei 2021.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, Herdy Ubro, mengungkapkan, isi dari intruksi Bupati tersebut, antara lain, perjalan orang baik yang menggunakan transportasi laut maupun udara selama masa bulan suci Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 H, dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak.

“Akan tetapi pemerintah memberi sedikit kemudahaan bagi kapal penumpang, mengingat wilayah kabupaten MBD terdiri dari pulau-pulau. Sehingga pemerintah membuka jalur pelayaran bagi kapal penumpang, namun dengan kapasitas penumpang 80 persen dari kapasitas angkut,” terang Ubro.

Selain itu, katanya, bagi pelaku perjalanan diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan memiliki surat izin keluar masuk (SIKM), yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota asal, dan diberlakukan terhitung mulai dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Bagi ASN/Pegawai BUMN atau BUMD, Prajurit TNI/Polri, perlu melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II, yang dilengkapi dengan tanda tangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri, untuk mendapatkan SIKM. Begitu juga bagi pegawai swasta, harus melampirkan surat dari pimpinan perusahaan. Sedangkan bagi pekerja sektor informal, dibutuhkan surat izin dari kepala desa/lurah, sama halnya dengan masyarakat umum non pekerja.

“Sedangkan untuk pelaku perjalanan antar pulau dalam wilayah Kabupaten MBD, harus menyertakan surat keterangan jalan dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten atau kecamatan,” jelasnya.

Selain itu , untuk SIKM, memiliki ketentuan Yang berlaku, yakni, berlaku secara individual untuk satu kali perjalanan pergi-pulang, dan bersifat wajib bagi pelaku yang berusia 17 tahun ke atas.

Kemudian, lanjutnya, selama masa peniadaan mudik, yakni, 6 hingga 17 Mei, pelaku perjalanan wajib menunjukan surat keterangan negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 kali 24 jam.

Sementara itu, pada H+7 peniadaan mudik, yakni, 18 hingga 24 Mei 2021, pelaku perjalanan wajib menunjukan surat keterangan negatif test RT-PCR maupun rapid test antigen, dan bebas gejala influensa bagi pelaku perjalanan antar pulau dalam wilayah kabupaten MBD, yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit atau Puskesmas.

“Jika pelaku perjalanan tidak mematuhi kewajiban tersebut, maka pelaku perjalanan akan dikembalikan ke daerah asal, dan menjadi tanggung jawab operator kapal dan nahkoda kapal,” tegas Ubro. (GEM)

Comment