by

Bupati SBT Diminta Segera Angkat Kades Definitif

Ambon, BKA- Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Mukti Keliobas diminta segera mempercepat pengangkatan kepala desa (Kades) definitif. Pasalnya, hampir di semua desa di SBT, masih dipimpin penjabat pemerintahan desa.

Anehnya, para penjabat yang ditunjuk itu, sebagian besar berstatus ASN yakni sebagai kepala sekolah (Kepsek), guru dan pegawai perkantoran. Sehingga kurang efektif dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Anggota DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena mengaku, pemerintahan SBT saat ini dengan prioritas 100 hari kerja ingin melakukan perubahan dan penyegaran ditubuh birokrasi. Dan karena Bupati Mukti Keliobas telah melakukan evaluasi, maka perlu juga dilakukan perubahan di tubuh pemerintahan desa.
“Sampai saat ini banyak desa di SBT yang masih dijabat karateker, dengan status rangkap jabatan, guru dan Kepsek, termasuk pegawai perkantoran. Sehingga tugas dan tanggung jawabnya tidak dijalankan dengan profesional, dengan kata lain mengabaikan tugas pokoknya sebagai ASN tenaga pengajar maupun perkantoran. Padahal kebutuhan guru sangat terbatas untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya di anak-anak SBT,” terang Alimudin, saat menghubungi koran ini, Rabu (7/4).

Ironisnya, kata Politisi Gerindra ini, jabatan krakteker sebagai Plt Kades itu sudah berlangsung cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Padahal aturannya hanya berlangsung selama enam bulan dan bisa diperpanjang enam bulan kemudian. Hanya saja, belum ada langkah persiapan pentahapan yang dilakukan pejabat desa.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan lama. Bupati sudah harus mengambil langkah untuk melakukan proses pemelihan Kades definitif. Sehingga mata rantai ini segera diputus, tidak boleh mewariskan kondisi ini dari waktu ke waktu,” tandasnya.

Namun yang jadi masalah saat ini, lanjut dia, tanggung jawab pejabat desa yang notabene guru maupun Kepsek lebih mengabaikan tugas pokok sebabai ASN. Karena yang dipikir itu hanya bagaimana mengelola DD maupun ADD yang nilainya cukup fantastik.

“Jangan ada rangkap jabatan. Yang ditakutkan, jangan sampai terjadi penyalah guna DD maupun ADD, seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada sejumlah Kades yang harus berurusan dengan hukum,” pesannya.

Ia berharap, Bupati SBT segera mengambil sikap terhadap percepatan pengangkatan kades difinitif tanpa melihat kepentingan politik lainya. Sehingga proses pembangunan dari tingkat desa sampai kabupaten dapat berjalan sesuai yang diharapkan. (RHM)

Comment