by

Buron Bandara Moa Masuk Lapas Ambon

Ambon, BKA- Akhirnya Sunarko dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon oleh Kejaksaan Tinggi (kejati) Maluku, Kamis (22/10).

Sunarko merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan kontruksi Bandara Moa, yang bersumber dari APBD MBD tahun 2012 dengan pagu anggaran Rp 25 miliar. Dari pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai bestek tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 2,9 miliar lebih.

Sunarko yang merupakan Direktur PT Bima Prima Taruna sempat buron selama beberapa bulan, sebelum diamankan oleh tim intelejen gabungan Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Negeri Pekan Baru dan Kejati Maluku, di Hotel Asnof, kamar 208, Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (20/10) malam.

Setelah diamankan selama sehari di Pekan Baru, Sunarko kemudian dibawah tim Intelejen Kejati Maluku ke Kota Ambon untuk dieksekusi ke Lapas Kelas II A Ambon.

Pantauan BeritaKota Ambon, saat tiba di Bandara Pattimura Ambon, terpidana Sunarko langsung digiring ke mobil tahanan Kejati Maluku, DE 8478 AM, dengan pengawalan ekstra ketat oleh tim jaksa yang dipimpin Kasi Tut Kejati Maluku, Ahcmad Attamimi.

Sebelumnya dibawa ke Lapas, pria 70 tahun itu terlebih dahulu digelandang ke Kantor Kejati Maluku, sekitar pukul 16.16 WIT, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

Setelah itu, dia langsung dibawa ke Lapas Kelas II A Ambon, di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, untuk menjalani masa tahanan.

Aspidsus Kejati Maluku, M. Rudi, mengatakan, terpidana Sunarko yang merupakan Direktur PT Bima Prima Taruna, dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 903 K/PID.SUS/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang memvonis terpidana dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, denda sebsar Rp 200 juta, subsider pidana kurungan 2 bulan.

“Sesuai Amar putusan Kasasi, selain empat tahun penjara, menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 2.961.366.618,64, yang dipulangkan dari uang yang disita sebesar Rp 3,140 miliar. Namun jika tidak bisa membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita untuk dilelang menggantikan uang pengganti tersebut. Namun jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” ungkap M. Rudi, yang didampingi Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Maluku, Muji Martopo, dan Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, di kantor Kejati Maluku, Kamis (22/10) petang.

Menurutnya, terpidana dijerat dalam kasus korupsi konstruksi pembangunan Bandara Moa, yang bersumber dari APBD MBD tahun 2012, dengan pagu anggaran Rp 25 miliar.

Modus yang ditemukan dalam perkara ini, yakni, penyimpangan. Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan bestek yang ditemukan dalam surat perjanjian pekerjaan.

“Jadi pembayaran tidak sesuai dengan fisik pekerjaan, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.961.326.618,64, sesuai hasil perhitungan BPK RI,” jelas jaksa dengan tiga bunga melati di pundak itu.

Karena perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka terpidana harus dieksekusi berdasarkan putusan MA tersebut.

“Terpidana ini DPO sejak April 2020 lalu. Penangkapanya berdasarkan hasil kolaborsi tim tabur Kejagung, Kejati Riau dan Kejati Maluku. Dan yang bersangkutan saat ditangkap, tidak melakukan perlawanan,” bebernya.

Sementara untuk ketiga rekannya, tambah dia, yakni, Mantan Kadis Perhubungan MB Jhon Tangkuman, Konsultan Pengawas Nicolas Paulus dan Plt Kadishub MBD Paulus Miru, saat ini masih menunggu putusan kasasinya belum turun.

“Jadi tiga orang rekannya, itu kasasinya belum turun. Jadi jaksa sedang menunggu putusannya. Hanya baru Sunarko saja, makanya kita eksekusi hari ini ke Lapas,” pungkasnya.(SAD)

Comment