by

Buron Koruptor Bandara Moa Ditangkap

Ambon, BKA- Direktur PT Bima Prima Taruna, Sunarko, akhirnya ditangkap tim Intelejen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku di Pekan Baru, Riau, Selasa (20/10), sekitar pukul 20.10 WIB.

Sunarko merupakan salah satu koruptor anggaran kontruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat daya (MBD) pada 2012 lalu.

Pria 70 tahun ini sempat buron beberapa bulan dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 903 K/PID.SUS/2019 tanggal 23 Mei 2019 serta Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan Negeri MBD Nomor: Print-126/Q.1.12/Fuh.3/04/2020 tanggal 21 April 2020.

Akhirnya keberadaannya berhasil diendus oleh tim intelejen gabungan Kejaksaan Agung, Kejari Pekan Baru, dan Kejati Maluku, yang langsung diikuti dengan penangkapan.

Berdasarkan amar putusan, Sunarko awalnya divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, melakukan tindak pidana korupsi secara bersam-sama sebagaimana dakwaan primair.

Majelis hakim dalam amar putusan perkara Nomor: 20/Pid.sus-TPK/2017/PN.Amb menjatuhkan pidan 4 tahun penjara terhadap Sunarko, serta membayar denda sejumlah Rp 200 juta. Dengan ketentuan, jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Ditingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) Ambon kemudian menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon. Selain itu, PT Ambon menghukum terdakwa Sunarko membayar uang pengganti sejumlah Rp 2,9 miliar lebih.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, tim gabungan dari Intelejen Kejagung RI, bersama Kejati Maluku dan Kejari Pekan Baru, sudah mengamankan DPO Sunarko, terkait kasus korupsi Bandara Moa, Kabupaten MBD, di Pekan Baru.

Untuk proses eksekusi selanjutnnya, katanya, sejauh ini masih dilakukan koordinasi bersama Kejagung.

“Kan perkara ini Kejagung yang tangani, jadi apakah nanti terpidana dibawa ke Maluku ataukah tidak, saya sampai kini masih menunggu arahan dari pimpinan terkait kejelasan eksekusi tersebut, karena memang yang bersangkutan sudah diamankan,” ungkap Sapulette, Rabu (21/10).

Sedangkan terkait status ketiga rekan Sunarko yang juga terlibat dikasus itu, yakni, Jhon Tangkuman selaku mantan Kadis Perhubungan Kabupaten MBD, Nicolas Paulus selaku Konsultan Pengawas, serta Paulus Miru selaku Plt Kadishub MBD, terang Sapulette, masih menunggu putusan kasasi dari MA. Sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum bisa melakukan eksekusi terhadap mereka.

“Ketiganya itu kan masih kasasi. Jadi putusannya belum turun. Makanya JPU sampai kini masih menunggu,” pungkas Sapulette.

Sebelumnya diberitakan, empat terdakwa kasus korupsi Bandara Moa divonis bervariasi oleh Majhelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon. Mereka terbukti bersalah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk terdakwa Paulus Miru yang merupakan mantan Kadishub Kabupaten MBD, divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan kurungan, karena terbukti melanggar pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang bersangkutan juga tidak dihukum membayar uang pengganti.

Kemudian untuk terdakwa Sunarko, divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Direktur PT Prima Taruna ini juga dihukum membayar uang pengganti seperti yang dituntut tim JPU dari Kejagung, Kejati Maluku, dan Kejari MBD sebesar Rp 5 miliar.

Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan terhadap Nicolas Paulus yang merupakan konsultan pengawas pembangunan bandara itu. Terdakwa juga divonis membayar uang pengganti senilai Rp 241 juta dan harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara, tetapi bila tidak mencukupi maka kepadanya dikenakan hukuman tambahan berupa kurungan selama 2 bulan.

Vonis itu sama dengan terdakwa John Tangkuman yang merupakan mantan Kadishub MBD yang divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Tetapi tidak dihukum membayar uang pengganti.

Hal yang memberatkan para terdakwa dihukum penjara, karena tidak mendukung program pemerintrah dalam memberantas korupsi. Hal yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan, memiliki tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum. (SAD).

Comment