by

Buru Berlakukan PPKM Level 2

BURU-BKA, Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76 tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru resmi mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, guna mencegah penyebaran Covid-19.

PPKM Level 2 ini berdasarkan Instruksi Bupati Buru, nomor : 05 tahun 2021 tentang penerapan PPKM Level 2 dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa, untuk pengendalian penyebaran Virus Corona di wilayah Kabupaten Buru. Instruksi ini ditandatangani Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, Selasa (10/8).

Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Buru, Azis Tomia menyebutkan, penerapan PPKM Level 2 mulai diberlakukan sejak Selasa kemarin.

“Saya menyampaikan Instruksi Bupati nomor 5 tentang pemberlakukan PPKM level 2 tahun 2021, dan instruksi ini mulai berlaku tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021,” terang Azis, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (10/8).

Dalam instruksi bupati yang diterima Koran ini, Bupati Buru, Ramli Umasungi mengatakan, pemberlakuan PPKM Level 2 di Kabupaten Buru menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 31 tahun 2021, tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, untuk pengendalian penyebaran virus Corona.

“Menetapkan dan mengatur PPKM Level 2 di Kabupaten Buru, di seluruh desa sampai dengan tingkat RT, RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan,” isi instruksi bupati.

Baca juga:
PLN : Jaringan Listrik Pasir Putih Masih Tender

Dalam surat tersebut juga dijelaskan, pengaturan kegiatan pemerintahan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan PPKM Level 2 dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan tertentu.

Ramly menyebutkan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan sesuai dengan zona wilayah tersebut.

“Untuk wilayah yang berada dalam zona hijau dan zona kuning pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Dan untuk wilayah yang berada dalam zona orange dan zona merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran seperti perkantoran pemerintahan, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta dilaksanakan sesuai dengan zona wilayah tersebut.

“Untuk wilayah yang berada dalam zona hijau dan zona kuning pembatasan dilakukan dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan persen work from office (WFO) sebesar 50 persen,” ungkapnya.

Selanjutnya, untuk wilayah yang berada dalam zona oranye dan zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan persen work from office (WFO) sebesar 25 persen.

“Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, pada saat WFH tidak melakukan mobilitas ke daerah lain dan pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan peraturan dari kementerian/lembaga atau surat edaran Bupati Buru,” pungkasnya. (MSR)

Comment