by

Butuh 7 Triliun Bangun Pusat Perikanan Terpadu

Ambon, BKA- Untuk mewujuhkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), dibutuhkan kurang lebih Rp 7 trilun untuk membangun pusat perikinan terpadu, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan Ambon New Port.

Bahkan sudah ditegaskan oleh Presiden RI pada rapat bersama dengan kementerian terkait, kalau program tersebut sudah harus selesai pada 2023.

“Itu berarti ada perhatian yang sangat serius terhadap Maluku dijadikan LIN. Ini langsung dari Pempus ke pemerintah provinsi. Maka pemerintah dan masyarakat Maluku harus siap untuk menyambut LIN, dengan segala program yang sudah disampaikan presiden,” terang Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, kepada awak media, Rabu (31/3).

Untuk itu, katanya, Maluku sudah harus siap untuk proses bersama dalam pembangunan kawasan terpadu perikanan Maluku.

Menurut Wattimury, ada tiga tugas yang harus dikerjakan Pemprov Maluku untuk mendukung pembangunan pusat perikanan terpadu. Diantaranya, sosialisasi dan pembebasan lahan.

“Tapi pada intinya, kita sudah mendapat dukungan yang luar biasa, sehingga kita harus mendukung penuh pembangunan kawasan perikanan terpadu di Maluku. Semua itu tergantung pemerintah dan masyarakat Maluku,” ucapnya.

Selain itu, dia berharap, rencana tersebut dapat disambut dengan baik oleh seluruh lapusan masyarakat Maluku, terutama generasi muda, dalam bentuk peningkatan kapasitas ketenaga kerjaan, nelayan, mental wirausaha dan etos kerja.

“Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, maka yang rugi kita sendiri. Sehingga saya minta dan berharap kepada nelayan dan kaula muda Maluku, untuk sama-sama menyiapkan diri menyambut program yang telah ditetapkan presiden, agar tahun 2023 sudah harus bisa beroperasi,” pinta Wattimury.

Harapan yang sama juga ditujukan kesemua OPD terkait di Pemprov Maluku, baik itu perikanan, perhubungan dan PUPR dan OPD lainnya, agar segera menindaklanjuti apa yang sudah dibicarakan Gubernur Maluku dan Presiden RI.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut. Kalau langkah awal yang harus dilakukan Pemprov Maluku, yakni, mengatasi masalah lahan. Jangan sampai hal itu menghambat semua proses yang akan dilakukan.

“Ini kewajiban pemerintah daerah yang harus memastikan, bahwa lahan agar tidak menjadi masalah,” ujar Sairdekut, Rabu (31/3).

Untuk itu, Pemprov Maluku harus melakukan pendekatan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak terjadi saling klaim atas kepemilikan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan pusat perikanan terpadu.

“Sosialisasi kepada masyarakat, tentunya menjadi tanggungjawab Pemda. Karena itu, perlu kerjasama yang baik dari semua pihak,” pungkas politisi Gerinda itu.(RHM)

Comment