by

Butuh Rp 1 Triliun Kembangkan SMA/SMK

Ambon, BKA- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji, mengungkapkan, untuk pengembangan pendidikan tingkat SMA/SMK di Maluku menjadi satuan pendidikan yang lebih layak, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1 triliun.

Jumlah tersebut didapat, ungkapnya, setelah dia meminta Kabid SMA maupun Kabid SMK untuk mengusulkan semua kekurangan yang ada di sekolah, untuk dibuat permintaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

“Saya kemarin itu mencoba untuk meminta semua kekurangan kita di Provinsi Maluku. Itu nilainya hampir mencapai Rp 1 trilun yang kita meminta. Kalau mereka setuju, ya kasih bantuannya. Kalau tidak, akan dibagi selama lima tahun permintaanya untuk pengembangan pendidikan di Maluku, khususnya SMA/SMK. Karena memang yang kita butuhkan nilainya seperti itu,” terang Sangadji, kemarin.

Bahkan terkait semua kekurangan itu, lanjutnya, telah disampaikan ke Komisi IV DPRD Maluku, saat rapat koordinasi belum lama ini,

“Saya kemarin bilang ke DPRD, kalau seandainya pusat setuju, maka lima tahun kedepan, kita tidak perlu lagi dapat Dana Alokasi Khusus (DAK), kalau mereka setuju,” bebernya.

Sayangnya kebutuhan itu belum mendapat respon positif dari pusat, dalam hal ini Kemendikbud. Memang selama ini, katanya, permintaan Maluku terhadap pengembangan pendidikan selalu dibatasi.

“Semua merupakan inisiatif dari saya saja, untuk meminta yang kurang-kurang pada semua sekolah kita. Kalau mereka setuju, oke. Itu berarti, kita bisa membangun dan sekolah kita semua aman dan tidak ada lagi sarpras yang kurang,. sehingga nilai mutu pendidikan kita bisa sama dengan daerah lain. Seperti itu,” ucapnya.

Khusus kota Ambon, tambah Sangadji, banyak sekali dibangun SMA/SMK, baik negeri dan swasta. Sehingga mereka masih sangat membutuhkan sarpras yang memadai. Contohnya SMA Alhilal, dan beberapa sekolah lain. Sehingga bantuan sangat dibutuhkan, jika ingin menjadikan pendidikan di Maluku sejajar dengan daerah lain.

“Sarpras itu dibagi menjadi dua aspek, bangunan dan infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ujarnya.(RHM)

Comment