by

Camat Lakor MBD Lantik 4 Kades

Empat penjabat kepala desa di Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) resmi dilantik. Pelantikan itu dilakukan oleh Camat Pulau Lakor Irfan. B. Alerbitu di Balai Desa Sera, Senin (24/5).
Keempat penjabat desa yang dilantik dan diambil sumpah janji diantaranya, Penjabat Kepala Desa Sera, Penjabat Kepala Desa Yamluli, Penjabat Kepala Desa Ketti-Letpey dan Penjabat Kepala Desa Letoda.

Dalam sambutannya, Camat mengatakan, pemberhentian kepala desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Letoda, didasarkan pada Keputusan Bupati MBD nomor: 414-70 tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021. Yakni memberhentikan Sarjon Udimera sebagai Kepala Desa Letoda dan mengangkat Costansium Ananias Aswaly sebagai Penjabat Kepala Desa Letoda sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru akibat persoalan hukum.

Sementara itu, untuk pemberhentian kepala desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Yamluli, Sera dan Ketti-Letpei, Kecamatan Pulau Lakor berdasarkan Keputusan Bupati MBD nomor: 414-96 tahun 2021 tanggal 12 April 2021, yang kemudian memberhentikan Samuel Udiata Kades Yamluli, Maria Paliaky Kades Ketti-Latpei, dan Ayub Tetimilay selaku Kades Sera. Dan kemudian mengangkat Otniel Maulias sebagai Penjabat Kades Yamluli, Alexander Rehy sebagai Penjabat Kades Ketti-Letpey dan Jemmi H. Bakker serbagai Penjabat Kades sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Camat menegaskan, tugas utama dari penjabat kepala desa adalah menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan sesuai aturan. Dimana pemilihan kepala desa pada empat desa tersebut akan dilakukan secara serentak oleh Pemerintah Kabupaten MBD.
Hingga saat ini, lanjutnya, dari empat desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dirinya baru menerima satu berkas administrasi calon Kades, yaitu Desa Sera. Dan untuk tiga desa yang lain belum ada.

“Karena itu bagi ketiga desa laninya diharapakn segera membuka penerimaan berkas calon kepala desa untuk diproses pada pemilihan kepala desa,” tegasnya.
Camat menambahkan, Pilkades harus dilakukan sesuai aturan dan dilakukan dengan proses pemilihan langsung oleh masyarakat. Sehingga tidak disangkut pautkan dengan perwakilan Matarumah. Sebab, kepala desa adalah pimpinan desa pemerintahan bukan desa adat.

Sehjingga dalam proses yang berlangsung nanti, lanjut dia, bagi penjabat kepala desa agar bekerja sesuai aturan dan tidak memihak kepada siapapun. Serta kembali memperat hubungan silaturahmi antara masyarakat yang ada di desa dan sesuai instruksi Bupati MBD, agar seluruh persoalan yang terjadi di kecamatan akan ditangani melalui camat, sebagai kepala wilayah dan tidak langsung ke Pemerintah Kabupaten.

“Kedepan, saya akan membuat laporan terkait keuangan desa. Dan bagi perangkat desa yang belum melaporkan penggunaan desa, agar segera dilaporkan. Agar dapat segera mengaudit dan melihat hasil penggunaan anggara desa apakah sudah sesuai atau belum,” harapnya. (GEM)

Comment