by

Cegah Hoaks, DPRD Usulkan Data Covid-19 Satu Pintu

Ambon, BKA- Sikapi berbagai polemik di masyarakat akibat data pasien Covid-19 di Kota Ambon, DPRD Kota Ambon mengusulkan informasi satu pintu kepada Pemerintah Kota lewat tim Gugus Tugas (Gustu) Penanganan Covid 19.

Dimana informasi terkait Covid-19, hanya dapat disampaikan oleh tim Gugus Tugas secara update selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan wabah Corona di Kota Ambon.

“Saya kira harus. Dengan kejadian kemarin, Pemerintah Kota Ambon harus lebih serius. Terkait data Covid-19, harus satu pintu. Harus ada Humas Covid-19 Pemkot agar semua hal terkait wabah ini keluar dari humas, bukan dari DPRD atau lembaga yang tidak punya kompeten,” ungkap Latupono, kepada koran ini di Balai Rakyat DPRD Ambon, Kamis (30/4).

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini mengaku, sebelumnya DPRD sudah mendorong Pemerintah Kota agar penanganan Covid-19 di Kota Ambon dilakukan secara paripurna.

Sehingga DPRD juga mengetahui sejauh mana penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota lewat tim yang dibentuk.

“Kan dari awal DPRD sudah dorong itu, agar penanganan Covid-19 ini secara paripurna. Tapi kita berharap, informasi satu pintu harus dilakukan sehingga tidak ada lagi polemik di masyarakat soal data Covid-19,” harapnya.

Terpisah, dalam konferensi pers yang dilakukan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler di ruang ULA, Balai Kota, telah menegaskan telah menunjuk Kadis Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Joy R Adriaansz sebagai juru bicara (jubir).

Yang setiap harinya akan menyampaikan data pasien Covid-19 untuk kota Ambon, termasuk perkembangan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP).

“Berikut, nanti setiap hari ada juru bicara dari Gugus Tugas yaitu Kadis Kominfo. Yang setiap hari mengupdate data setiap hari,” terang Louhenapessy.

Ketua DPD II Golkar Kota Ambon ini menambahkan, pihaknya juga akan melayani pengaduan masyarakat terkait pembagian bantuan sosial akibat pandemi Covid-19. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang berhak, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

“Saya juga mau mengajak masyarakat, kalau ada yang belum dapat sembako dan ada masalah silahkan lapor ke Pemerintah Kota. Bisa lewat tim pengaduan atau di DPRD. Karena DPRD juga sudah punya tim untuk menerima laporan itu. Ini merupakan kerjasam untuk bisa mengupdate data. Karena kadang di RT tidak suka warganya maka tidak laporkan namanya,” pungkas walikota dua periode ini. (UPE)

Comment