by

Cipayung Plus Demo di Paripurna HUT Provinsi Maluku

beritakotaambon.com – Rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke-76 yang dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail, dan Wakil Gubernur Maluku (Wagub), Barnabas Orno, diwarnai aksi demo sejumlah OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus, Kamis (19/8).

Aksi itu dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),

Sebelumnya, aksi yang berlangsung sekitar pukul 12.30 WIT, hanya berorasi di luar pagar Kantor DPRD, lantaran rapat paripurna sedang berlangsung.

Setelah berorsi secara bergantian selama 2 jam, akhirnya mereka diijinkan masuk ke Loby Kantor DPRD Provinsi Maluku, karena parpurna telah berakhir.

Mereka ditemui oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, dan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury.

Terdapat empat poin tuntutan yang disampaikan pendemo, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlap), Burhanudin Rumbouw. Yakni, pertama, mendesak, gubernur, wagub dan DPRD Maluku, untuk lebih serius dan fokus memperjuangan Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port, Blok Masela dan Tambang emas Gunung Botak, untuk kepentingan rakyat kecil di Maluku. Bukan untuk kepentingan investor asing dan bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu.

Baca juga: Upacara HUT Maluku ke-76, Pemuda Maluku Harus Idealis

Apabila kebijakan terkait LIN, Ambon New Port, Blok Masela dan Tambang Gunung Botak, tidak memprioritaskan kepentingan rakyat Maluku, maka Cipayung Plus di Kota Ambon akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak semua kebijakan itu.

“Jika pemerintah tidak memperhatikan apa yang kami sampaikan, maka kami akan melaksanakan aksi besar-besar untuk menolak LIN, Ambon New Port dan Tambang Gunung Botak,” tegas Burhanudin.

Kedua, mendesak Presiden Republk Indonesia untuk mengevaluasi semua kebijakan yang diambil Gubernur Maluku dan Wagub Maluku.

“Karena sesuai beberapa kajian faktual, selama dua tahun lebih, anggaran ratusan miliar rupiah telah dihabiskan untuk melaksanakan sejumlah program, namun sama sekali belum menyentuh esensi dari “kemerdekaan” masyarakat di Maluku. Faktanya, Provinsi Maluku masih dikategorikan sebagai provinsi termiskin ke 4 di Indonesia,” Burhanudin.

Ketiga, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku dan lembaga-lembaga penegak hukum, untuk membebaskan Risman Solissa selaku aktivis HMI dan 2 aktivis pembela hutan adat Sabuai, Stevanus Ahwalam dan Keleb Yamarua.

Keempat, mendesak gubernur dan wagub untuk tidak boleh mengintervensi lembaga pendidikan. Karena secara tidak langsung, gubernur dan wagub telah membatasi kemerdekaan lembaga pendidikan.

“Apabila poin-poin tuntutan ini tidak direspon, maka kami OKP Cipayung plus Kota Ambon akan melaksanakn aksi besar-besaran,” tutupnya.

Menanggapai tuntutan pendemo, wagub mengatakan, apa yang disampaikan para pendemo akan dijadikan sebagai refleksi bagi kepimpinan Gubernur dan Wagub Maluku, termasuk DPRD. Sehingga akan dijadikan sebagai bahan renungan, dalam mengambil langkah kedepan yang lebih baik.

“Kalau bicara soal kemiskinan, ini juga menjadi tanggungjawab semua pihak, baik pemprov maupun kabupaten/kota di Maluku, dan juga termasuk seluruh elemen masyarakat Maluku, pemangku kepentingan dan pihak swasta,” ujarnya.

Baca juga: Harap Maluku Kedepan Lebih Baik

Sebelumnya, Ketua DPRD Maluku, Lukcy Wattimury, mengatakan, aksi yang dilakukan kelompok mahasiswa di Kota Ambon itu akan menjadi referensi, agar Maluku kedepan bisa menjadi lebih baik.

“Kami menerima sikap dan tuntutan adik-adik, bahwa DPRD bersama Pemda Maluku akan melakukan pengkajian terhadap apa yang menjadi tuntutan para adik-adik pendemo,” pungkasnya.(RHM)

Comment